Politik & Pemerintahan

Hasan Aminuddin: Cabut Subsidi Pupuk, Ganti Subsidi Harga


PROBOLINGGO – Sejumlah kalangan menilai subsidi pupuk kerap menguntungkan petani besar. Khususnya yang memiliki modal besar serta lahan yang luas. Sementara petani yang seharusnya penerima subsidi, justru tidak menikmati subsidi pupuk secara menyeluruh.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Hasan Aminuddin mengatakan, situasi tersebut cukup merugikan petani kelas menengah ke bawah. Ia mengusulkan agar subsidi pupuk kepada petani dicabut. Gantinya adalah subsidi harga.

“Sebagai mitra kerja, Komisi IV DPR RI mendorong Menteri pertanian agar mengubah cara dan pola subsidi agar kebijakan pemerintah berpihak kepada petani yang sebenarnya,” kata saat membuka acara orientasi pengurus DPD Partai NasDem Kota Probolinggo, Minggu (26/7).

Mantan Bupati Probolinggo dua periode ini menegaskan, pupuk bersubsidi selama ini kerap dibeli oleh petani yang mapan secara ekonomi. Lebih spesifik, petani yang memiliki lahan pertanian di atas 2 hektar. Padahal mestinya pupuk tersebut dinikmati oleh petani dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.

“Dasar tujuan subsidi agar menguntungkan petani yang selama ini kerap mengalami kerugian saat panen. Petani tidak berdaya saat harga anjlok, sehingga mereka mengalami kerugian. Karena itu, skema yang paling tepat adalah subsidi harga kepada petani,” ungkapnya.

Jika ada subsidi harga, maka petani yang selama ini mengalami kerugian saat musim panen, akan untung saat subsidi itu diberikan. “Nanti akan dirumuskan siapa yang berhak mendapatkan subsidi harga itu. Dengan cara itu, subsidi akan lebih tepat sasaran,” terang Hasan.

Usulan yang disampaikan itu bukan tanpa alasan. Sebagai tokoh yang dekat dengan petani dan besar di lingkungan petani, Hasan mengaku cukup tahu persis kendala yang dihadapi. “Tidak hanya soal subsidi yang perlu diubah polanya. Bantuan peralatan yang selama ini diberikan kepada pengusaha pertanian perlu diganti polanya,” tegasnya.

Usulan tersebut sudah disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait. Hasan optimis gagasan itu menjadi isu strategis yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Namun, Hasan pun meminta kepada petani untuk lebih bersabar. Sebab kebijakan itu butuh proses karena berpengaruh kepada perencana dan penganggaran di dalam APBN.

“Setiap ada kesempatan, selalu kami usulan itu sampai menjadi keputusan dan kebijakan pemerintah,” tegas suami dari Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari ini. (bro/eem)


Bagikan Artikel