Politik & Pemerintahan

Kebijakan Check Point Disudahi


PROBOLINGGO – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo menilai, check point tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Karena itu, kegiatan pengawasan di check point pun diputuskan untuk disudahi.

Tercatat adalah 4 lokasi check point yang didirikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo. Yakni di wilayah kecamatan Tegalsiwalan yang berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, Selanjutnya di kecamatan Tongas yang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, dan di kecamatan Paiton yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, serta terkahir di exit tol Muneng kecamatan Sumberasih.

Namun nyatanya ketiga titik check point itu sudah sejak sepekan terakhir tidak difungsikan. Alasannya, karena keberadaan check point tersebut sudah tidak lagi efektif mengontrol pergerakan pemudik dan kendaraan, serta untuk penghematan biaya penanganan Covid-19.

Koordinator Penegakan Keamanan dan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menjelaskan beberapa hal. Sikap apatis dan skeptis yang ditunjukkan oleh masyarakat membuat penanganan Covid-19 di kabupaten Probolinggo menjadi sulit.

Alhasil satu-satunya cara yang dinilai praktis dan efektif untuk menyikapi permasalahan tersebut yakni dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) lapangan yang dilakukan oleh lintas sektor yang terkait dengan gugus tugas.

“Rencana diberlakukannya new normal, justru menjadi bumerang dan membawa dampak yang luar biasa kurang baik, khususnya dalam rangka membuat masyarakat taat dan patuh pada protokol kesehatan. Ini tidak boleh dibiarkan karena jika diperlonggar, maka penanganan yang dilakukan selama ini akan jadi sia-sia,” jelasnya.

Akibat dari kondisi yang mengkhawatirkan ini, dikatakan Ugas, gugus tugas pun memutuskan untuk meniadakan check point. Sebaliknya, memperkuat sidak di semua sektor. Mulai dari perkantoran, swalayan, dan tempat keramaian. Rencananya, sidak di semua sektor itu akan dimulai bulan ini. “Masih nyari waktu dilaporkan ke Ibu Bupati. Setelah itu, baru kita rakor dengan muspika dan lanjut aksi dilapangan,” katanya.

Apabila nanti selama sidak ditemukan adanya warga atau pemilik usaha yang melanggar dalam artian tak patuh dalam penerapan protokol kesehatan. Ugas mengancam tak akan segan untuk menjatuhkan sanksi baik berupa sanksi sosial maupun sanksi tegas lainnya. “Nanti yang melanggar akan kita sanksi untuk menyapu jalan, hingga pada penutupan usaha bagi pemilik usaha yang tak menjalankan protokol kesehatan ditempat usahanya,” tegasnya.

Dilanjutkannya, persiapan menghadapi new normal membuat masyarakat lebih longgar dan tidak tertib dalam pencegahan Covid-19. Terbukti, dalam beberapa pekan terakhir, jumlah kasus positif Covid-19 cenderung mengalami peningkatan.

Penyebabnya karena sikap acuh dan abai akan protokol kesehatan sehingga jumlah kasusnya tak kunjung turun. “Sudah saatnya kami mengambil langkah tegas, demi menghentikan pandemi Covid-19 ini. Terlebih berdasarkan paparan yang disampaikan oleh WHO, bahwasannya Covid-19 media penularannya juga bisa terjadi lewat udara. Ini bukan lagi ancaman yang main-main dan harus disikapi dengan kesadaran dan kepedulian bersama,” pungkasnya. (tm/ra)


Bagikan Artikel