Politik & Pemerintahan

DPRD Kota Probolinggo Soroti Temuan BPK


PROBOLINGGO – DPRD Kota Probolinggo pada Senin (13/7) pukul 10.30 menggelar rapat paripurna. Agendanya membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI  atas keuangan Pemkot Probolinggo tahun anggaran 2019. Dalam paripurna di ruang sidang utama itu, DPRD menyoroti temuan BPK pada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Ada beberapa poin rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Fernanda Zulkarnain. Di antaranya, penggunaan dana hibah PAUD sebesar Rp 273 juta yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rekomendasinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus mematuhi aturan tentang uang persediaan yang tertuang dalam PMK. Disdikbud diminta agar data yang diterima dari lembaga PAUD harus riil dan diverifikasi sesuai data di Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

Berikutnya, DPRD juga menyebut sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan yang menyangkut pengelolaan kas daerah (kasda) lemah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi pengisian piutang tidak konsisten dan kebijakan akuntansi biaya dibayar di muka tidak sesuai standar akutansi pemerintah.

“Pengelolaan persediaan pada beberapa OPD atau unit kerja belum tertib. Perhitungan nilai investasi permanen penyertaan modal PDAM, belum sesuai ketentuan. Proses penghapusan aset lain-lain berlarut-larut,” jelas Fernanda.

Selain itu, LHP BPK juga menyebutkan bahwa di Sekretariat DPRD ada kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp 12.427.250. Selain itu, ada kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung kantor pada Sekretariat DPRD sejumlah Rp 23.133.118.

Ditambahkan, sewa tenda Rp 24.472.728 pada kegiatan reses DPRD tidak sesuai realisasi sebenarnya. Dengan demikian, DPRD menilai pengelolaan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak tertib. “Kami minta, inspektorat jangan hanya mengawasi administrasinya. Tetapi pengawasan dalam pemanfaatan anggaran juga harus diawasi ketat,” tandasnya.

Poin berikutnya yang disoroti dewan ialah kelebihan bayar perjalanan dinas luar negeri, sebagai akibat perbedaan perhitungan kurs rupiah ke dolar. Kelebihan klaim atau selisih pembayaran BPJS Rp 11 juta Puskesmas se-kota. Kelebihan bayar kepada pihak ketiga yakni pada Universitas Brawijaya tentang MoU Dinas Kesehatan, PP dan KB, sebesar Rp 400 juta.

BPK juga menilai, sistem pengendalian internal RSUD dr Moh. Saleh lemah. Penilaian tersebut dibuktikan dengan piutang pasien dari luar kota sebanyak Rp 700 juta. Pengembalian dana kekurangan volume pada proyek pemasangan panel depan seluas 200 meter persegi sebesar Rp 171 juta.

Rekomendasinya, RSUD diminta segera menyelesaikan atau menagih piutang tersebut. “Kami minta pemkot mengkaji ulang SOP dan MoU dengan Pemkab Probolinggo,” ujarnya.

Selanjutnya, BPK meminta pengembalian kelebihan volume pekerjaan pada Cipta Karya, pada proyek pembangunan Pasar Baru Rp 271 juta. Pelaksana proyek Pasar Baru hanya membayar Rp 50 juta, sehingga masih meninggalkan sisa Rp 221 juta.

Pada bidang Bina Marga, BPK juga merekomendasikan pengembalian dana sebesar Rp 32.311.287. Terdiri dari pembangunan peningkatan jalan bantul Rp 6.265.918, pembangunan pematusan dan trotoar Jl HOS Cokroaminoto Rp 4.717.822, dan pembangunan pematusan Jl  Pattimura Rp 3.27.469.000 serta peningkatan Jl Panglima Sudirman Rp 3.575.266.

“Kami berharap Dinas PUPR dan Perkim segera menindaklanjuti rekanan yang memiliki tanggungan. Terhadap Bina Marga, segera menagih ke rekanan. Jika sampai Agustus belum diselesaikan, maka rekanan tersebut harus diblack-list,” tegas Fernanda.

Dalam kesempatan itu, Fernanda juga menyampaikan soal dana bergulir yang tidak dapat ditagih. Untuk Bank Jatim di tahun 2018 jumlahnya Rp 665.167.227. Sedangkan di tahun 2019 angkanya Rp 703.746.014. Untuk BPR Jatim tahun 2018 sebesar Rp 423.744.667, dan tahun 2019 sebesar Rp 457.782.967.

Terakhir, terdapat nilai piutang pada DKUPP terkait retribusi pelayanan Pasar Gotong Royong  Rp 1.424.130.330 dan tunggakan Dinas Perhubungan (Dishub) Rp 642.776.000 dari pemakaian kios di Terminal Bayuangga tahun 2014, sebelum terminal Bayuangga dikelola pemerintah pusat. “Kepala Dishub, segera menyelesaikan tunggakan tersebut,” kata Fernanda. (gus/iwy)


Bagikan Artikel