Politik & Pemerintahan

Puluhan Ormas di Probolinggo Deklarasi Tolak RUU-HIP


PAITON –  Puluhan organisasi kemasyarakatan secara serentak menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang–Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Aksi itu dilakukan di Desa Kalikajar Kulon, Kecamatan Paiton pada Minggu (5/7).

Aksi penolakan tersebut dilakukan dengan cara menggelar deklarasi maklumat di depan kantor Pusat Aliansi Ulama Ahlussunnah Waljamaah Tapal Kuda (Autada). Dalam deklarasi yang terhimpun pada Komite Khittah Nah Datul Ulama 1926 (KKNU 29) itu, setidaknya ada lima poin yang menjadi acuan dalam penolakan RUU HIP.

Beberapa item dalam maklumat itu ialah: KKNU 26 meminta kepada Presiden dan DPR RI membatalkan RUU HIP dari prolegnas yang merubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Sebab, hal tersebut dapat merusak ideologi bangsa.

Selanjutnya, meminta kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dan menindak sesuai hukum yang berlaku kepada pihak-pihak yang mengusulkan RUU HIP. Sebab, tidak mencantumkan Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme dan marxisme dalam RUU HIP tersebut.

Koordinator dalam aksi tersebut yaitu Mawardi Abdul Wahid mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang paling besar di Indonesia dan telah mengeluarkan maklumat yang intinya adalah menolak RUU HIP. Sehingga hal itu perlu untuk didukung penuh oleh pihak lainnya.

“Kami mendukung penuh Maklumat (MUI, red) tersebut. Sedikitnya ada dua puluh 26 ormas yang hadir, dari 30 ormas yang diundang. Dengan sekitar 1.300 orang berkumpul untuk menolak RUU HIP,” ujar Mawardi yang juga sebagai sekertaris Autada tersebut, Minggu (5/7).

Menurutnya Pancasila sudah menjadi final. Pancasila sudah menjadi azas tunggal yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilan-perwakilannya. Namun kemudian muncul persoalan baru, di mana Pancasila akan diringkas lagi. Hal tersebutlah yang menjadi kekhawatiran pihaknya.

“Apa pun hasil akhirnya, apabila keluar dari pancasila jelas merubah asas tunggal Republik Indonesia. Dan jika DPR-RI dan pemerintah dalam hal ini tidak mau menghentingkan atau membatalakan, maka kami akan menyatakan jihad. Jadi seruan kami nanti hidup mulia atau mati syahid,” paparnya.

Selain itu, Ketua Majelis Pembina Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Probolingo Haris mengatakan, Pancasila sudah final dan tidak dapat diganggu gugat. “Kami sepakat, RUU HIP itu bukan dipending tapi ditolak. Semua poin kami tolak, sebab dari poin-poinnya sudah jelas sekali untuk merubah Pancasila. Termasuk pada Tap MPRS yang tidak dicantumkan. Dan hampir di semua kabupaten/kota pihaknya kami sudah menyatakan penolakan,” paparnya. (ay/iwy)


Bagikan Artikel