Politik & Pemerintahan

Bosda Belum Cair 6 Bulan, 2.781 Guru Swasta Tak Terima Honor


PROBOLINGGO – Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) belum juga cair hingga akhir Juni ini. Dampaknya, ada ribuan guru dari jenjang PAUD, SD, SMP swasta di kabupaten Probolinggo yang belum menerima insentif honorarium hingga 6 bulan terakhir.

Fakta tersebut terungkap dari pengakuan salah seorang guru sekolah swasta kepada Koran Pantura. Guru wanita ini menyebutkan bahwa dirinya amat sangat menanti pencairan insentif honorariumnya yang telah tertunda pencairannya selama 6 bulan terakhir. Menurutnya, pencairan insentif honorariumnya itu ditunda untuk dibayarkan karena Bosda tak kunjung dicairkan oleh Dispendik Kabupaten Probolinggo.

“Informasi dari kepala sekolah, karena Bosda belum cair. Biasanya cair tiap tiga bulan sekali. Tetapi kenapa kali ini bisa sampai selama ini. Waktu enam bulan itu bukanlah waktu yang singkat buat guru swasta seperti kami. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, terus terang kami sangat menantikannya,” ujarnya, Senin (22/6).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Ketenagaan di Dispendik Kabupaten Probolinggo Sunalis, membenarkan bahwa Bosda triwulan I dan II tahun 2020 memang belum cair. Alasannya karena ada beberapa faktor yang menyebabkan tertundanya pencairan Bosda. Di antaranya yang paling esensial yakni terkait dengan legalitas lembaga. “Harap bersabar, karena masih kami proses,” katanya.

Ia menjelaskan, legalitas sebuah lembaga pendidikan sangat penting. Sebab, legalitas lembaga pendidikan swasta ada masa berlakunya. Baik itu Paud, SD hingga SMP. Jika ada salah satu saja lembaga yang belum jelas legalitasnya, maka bisa berdampak pada lembaga pendidikan lainnya secara keseluruhan. Karena itu, pihaknya tidak menolerir apabila masih ada lembaga pendidikan swasta yang izinnya habis, namun tidak segera mengurusnya.

“Kalau kami paksakan, maka hal itu nanti akan menjadi sebuah temuan oleh BPK dalam pelaporan Bosda kami secara keseluruhan. Karena itu kami harus berhati-hati dalam proses pencairan Bosda ini. ” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sunalis menyebut bahwa adanya pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab lambatnya pencairan dana Bosda. Sebab, pengajuan pencairan Bosda dari sekolah menjadi terhambat. “Jadi pandemi Covid-19 ini juga termasuk menjadi alasan atas keterlambatan pencairan Bosda. Tapi kami upayakan agar dalam minggu ini Bosda bisa cair dua tahap sekaligus,” sebutnya.

Berdasarkan data Dispendik Kabupaten Probolinggo, ada sekitar 2.781 guru swasta yang berhak menerima insentif honorarium. Rinciannya guru Paud Non Formal (KB, TP, SPS) sebanyak 1.687 orang, dengan besaran insentif honorarium senilai Rp 100 ribu per bulannya.

Untuk Paud Formal (TK) ada sebanyak 854 orang dengan jumlah Rp 200 ribu per bulan. Lalu, tingkat SD terdapat 90 orang dengan besaran Rp 450 ribu per bulan. Dan terakhir untuk jenjang SMP sebanyak 150 orang dengan besaran insentif senilai Rp 450 ribu per bulannya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel