Politik & Pemerintahan

Tiga Bulan Penanganan Covid-19 Sedot Rp 41 Miliar


PROBOLINGGO – Sejak ditetapkannya status siaga darurat Covid-19 oleh Bupati Probolinggo pada pertengahan bulan Maret lalu, Pemkab Probolinggo telah melakukan refocussing anggaran.  Untuk penanganan pandemi Covid-19 ini, disiapkan anggaran Rp 103 miliar. Dana yang dikumpulkan dari berbagai OPD tersebut sampai Rabu (17/6) lalu disebutkan telah terserap Rp 41 miliar.

Hingga akhir Mei lalu, anggaran pendirian cek poin dan pembuatan tempat karantina menelan total anggaran senilai Rp 6,4 miliar. Rinciannya  biaya pendirian cek poin di perbatasan kabupaten senilai Rp 800 juta; pembuatan cek poin dan lokasi  karantina di tingkat kecamatan Rp 4,1 miliar; dan sewa hotel untuk tempat karantina senilai Rp 1,5 miliar.

Pendirian cek poin dan tempat karantina tersebut merupakan bagian dari upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Terutama pencegahan penularan melalui para pemudik dari daerah zona merah Covid-19 yang tetap nekat mudik ke Kabupaten Probolinggo. 

Sebenarnya, demi mencegah penyebaran Covid-19, Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari telah mengeluarkan himbauan kepada warganya di luar kota agar tidak mudik. Tetapi faktanya, masih banyak saja warga yang pulang kampung. Alhasil, Pemkab Probolinggo harus mendirikan cek poin dan tempat karantina.

Koordinator pengamanan dan penegakan hukum gugus tugas Covid-19 Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan, sejak diberlakukannya karantina bagi pemudik, tercatat ada sekitar 4 ribu orang yang dikarantina di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. “Kami mencatat ada 4 ribu  lebih pemudik yang menjalani karantina di 24 kecamatan,” kata Ugas,  Kamis (18/6).

Besarnya jumlah pemudik tersebut sempat membuat Pemkab Probolinggo kelabakan. Sebelumnya pemkab hanya memberlakukan karantina tingkat kecamatan. Karena saking banyaknya pemudik, muncul karantina di tingkat desa dengan manfaatkan gedung sekolah dan kantor desa. Tempat-tempat itu disulap sebagai tempat karantina bagi pemudik selama 14 hari.

Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina, total refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 103 miliar. Yang sudah terserap sampai Juni mencapai Rp 41 miliar.

Dewi Korina menyebutkan, sebagian besar terserap oleh dua rumah sakit yang disiapkan untuk tempat penanganan sekaligus rujukan pasien Covid-19, yakni RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas. ”Anggaran refocusing realisasinya banyak terserap di bidang kesehatan, yaitu untuk penanganan Covid-19. Itu belum menghitung realisasi bantuan sosial (bansos),” ujarnya.

Menurutnya, penyebab besarnya serapan anggaran penanganan Covid-19 ialah selain tingginya biaya perawatan pasien positif di rumah sakit, juga karena banyaknya pasien dalam pengawasan (PDP) yang harus diawasi dan dirawat secara intensif di rumah pengawasan. Mereka yang dalam stasus pengawasan itu ditempatkan di sejumlah hotel di kabupaten Probolinggo.

“Salah satu faktor tingginya penyerapan itu karena jumlah pasien yang dikarantina di rumah pengawasan (hotel) jumlahnya sangat tinggi. Ditambah biaya sewa kamar hotel yang tidak sedikit. Sehingga serapan anggarannya setinggi itu,” ujarnya. 

Sementara, berdasarkan data dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, hingga Kamis (18/6) malam terdapat 488 orang dalam pengawasan (ODP), 68 pasien dalam pengawasan (PDP), dan 124 pasien positif terpapar Covid-19. (tm/iwy)


Bagikan Artikel