Politik & Pemerintahan

Pemkab Probolinggo Siap Jor-joran Dana Demi Atasi Wabah Covid-19


PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo siap jor-joran dana dalam rangka penanganan dampak kemanusiaan akibat pandemi Covid-19. Dana tersebut dipersiapkan mulai dari biaya penanganan pasien, hingga mengatasi dampak sosial dari wabah corona.

Dalam rilis yang digelar Senin (18/5), Bupati Probolinggo Hj Puput Tantriana Sari menyatakan bahwa Pemkab Probolinggo siap menggelontorkan berapapun dana yang dibutuhkan untuk menangani penyebaran pandemi Covid-19. Baik itu untuk biaya perawatan pasien berstatus ODP, PDP, hingga yang dinyatakan positif Covid-19.

Selain itu, menurut Bupati Tantri, melalui kebijakan refocusing anggaran, pihaknya juga siap untuk membantu meringankan dampak sosial akibat wabah corona ini. Terutama melalui pendistribusian puluhan ribu paket sembako.

“Untuk urusan penanganan dampak kemanusiaan akibat penyebaran pandemi Covid-19,  Pemkab Probolinggo akan siap jor-joran dana untuk memeranginya. Berapapun dana yang dibutuhkan akan kami siapkan melalui mekanisme yang dilegalkan,” tegas Bupati Tantri.

Bagi Bupati Tantri, tidak ada tawar menawar untuk urusan penanganan pasien dan dampak wabah Covid-19. Terlebih jika itu demi kebaikan seluruh rakyatnya di kabupaten Probolinggo.

“Jangan tanya berapa biaya perawatan seorang pasien positif Covid-19. Itu tidak etis. Karena pada dasarnya, dia berhak untuk sembuh dan tetap hidup. Berapapun siap kami keluarkan demi kesembuhannya,” jelas istri Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H Hasan Aminuddin ini.

Selain itu, untuk penanganan dampak sosial dari kebijakan physical distancing, Bupati Tantri menyatakan bahwa Pemkab Probolinggo hanya akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang benar-benar berada di level terbawah. Mereka haruslah yang tidak tersentuh program bantuan dari pemerintah pusat.

“Memang data warga pra sejahtera yang terdampak Covid-19 tidaklah sempurna. Pastinya ada saja yang tidak tercover atau terlewati oleh proses pendataan yang ada. Karena itu data yang ada tersebut akan kami verifikasi kembali demi menyisir siapa saja warga yang belum tersentuh bansos, baik dari pusat melalui Kemensos dan DD maupun yang dari bansos provinsi,” katanya.

Lebih lanjut menurut Bupati Tantri, dana hasil refocusing anggaran yang didapat dari APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2020 adalah senilai Rp 112 miliar. Meski angka tersebut terbilang besar, namun anggaran itu dinilai kurang karena sampai kini belum ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan usai.

Maka, Pemkab Probolinggo tidak akan segan-segan untuk kembali melakukan refocusing anggaran. Bahkan pada APBD tahun mendatang akan disediakan porsi dana khusus untuk penanganan penyebaran Covid-19.

“Kami selalu berikhtiar untuk dapat segera membuat Kabupaten Probolinggo menjadi daerah zero Covid-19. Namun hal itu butuh usaha keras dan ketaatan bersama dari seluruh elemen masyarakat, terutama untuk patuh akan anjuran pemerintah. Ini  penting demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tegas Bupati. 

Sementara, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan penyebaran Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr Anang Budi Yoelijanto menyampaikan bahwa hingga Senin (17/5) petang, jumlah pasien positif Covid-19 di kabupaten Probolinggo mencapai 44 orang. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 56 orang dan 449 orang lainnya berstatus orang dalam pengawasan (PDP).

“Sebenarnya pasien positif yang benar-benar mendapatkan perawatan medis intensif hanya 2 orang, yakni pasien balita asal Dringu dan seorang nenek asal Sumberasih yang akhirnya meninggal. Sedangkan lainnya dalam kondisi sehat namun statusnya sebagai orang tanpa gejala (OTG). Itulah yang juga harus kami waspadai,” terangnya.

Oleh karenanya, Kadinkes Kabupaten Probolinggo ini menyebut pihaknya kini tengah gencar melakukan tracing terhadap jejak kontak dari 44 orang pasien positif Covid-19 tersebut. Tujuannya tak lain untuk meminimalisir dan melokalisir potensi penyebaran virus corona. “Untungnya tracing yang kami lakukan selama ini berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga didapati 44 pasien positif tersebut dari berbagai klaster yang berbeda. Kalau saja tidak ada tracing atau karantina desa, maka jumlahnya pasti sudah ratusan yang positif,” kata dokter Anang. (tm/iwy)


Bagikan Artikel