Politik & Pemerintahan

Protes, Dewan Tambal Jalan Rusak


PROBOLINGGO – Komisi III DPRD Kota Probolinggo seperti tidak tahan melihat kerusakan badan Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, yang tidak kunjung diperbaiki oleh Pemkot Probolinggo. Selasa (12/5) siang, dewan dari Komisi III melakukan tambal sulam Jl Brantas yang rusak itu menggunakan dana sendiri.

Tindakan itu dilakukan oleh Ketua Komisi III Agus Riyanto dari PDI Perjuangan dan 2 anggota, yakni Heri Poniman dari Partai Gerindra, serta Robit Riyanto dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jalan rusak dan berlubang sekitar 1,5 meter itu ditambal menggunakan semen dan pasir dicampur batu koral. Sehingga, jalan yang membahayakan di utara kantor DPC PDIP tersebut  kini sudah tidak berlubang lagi dan aman bagi pengendara.

Agus Riyanto mengatakan, aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Pemkot Probolinggo, dalam hal ini Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Tujuan lainnya ialah agar pemkot melihat apa yang mereka lakukan  

Menurut Agus, Komisi III telah mengusulkan perbaikan sejak Januari lalu, namun hingga kini belum direalisasikan. “Jalan ini sangat berbahaya. Kami tidak mau ada korban. Makanya kami usul untuk diperbaiki. Tetapi buktinya, sampai sekarang enggak diapa-apakan. Jangan dibiarkan seperti ini,” katanya.

Agus tidak mempemasalahkan dana DID untuk jalan dialihkan atau direfocusing untuk biaya penanggulangan wabah corona. Tetapi rehabilitasi atau perbaikan jalan seharusnya tetap jalan. “Tidak hanya Jalan Brantas, Jalan Ahmad Yani, Jalan Basuki Rahmad, harus tetap diperbaiki,” tambahnya.

Agus juga menyebut Pemkot Probolinggo telah malakukan diskriminasi proyek. Sebab, proyek yang tidak begitu penting justru dilaksanakan. Sedangkan proyek perbaikan yang lebih penting dan demi rakyat, tidak digarap. Padahal, sama-sama menggunakan Dana Insentif Daerah (DID) yang seharusnya dialihkan untuk biaya Covid-19.

“Ini namanya diskriminasi. Kenapa proyek jembatan menuju rumah sakit baru dilaksanakan? Lebih penting mana dengan perbaikan jalan? Saya kira lebih penting perbaikan jalan. Apalagi menjelang lebaran,” tambah Agus.

Sedangkan Heri Poniman mempertanyakan dana swakelola sebesar Rp 800 juta yang tidak digunakan untuk perbaikan jalan rusak atau tambal-sulam. Pihaknya sudah menanyakan ke  Dinas PUPR agar menggunakan dana swakelola tersebut. “Jawabannya, menunggu petunjuk Walikota. Kapan petunjuk Walikota itu turun? Apa menunggu ada korban jatuh?” katanya dengan suara lantang.

Kerusakan jalan Brantas dirasa sudah parah. Samsuri, salah seorang warga, mengaku pernah melihat pengendara jatuh di jalan yang rusak. “Kapan itu saat saya beli sate,  melihat 2 pengendara jatuh karena kendaraannya terperosok di lubang ini. Saya khawatir ada yang jatuh lagi kalau tidak diperbaiki. Ya baguslah kalau wakil rakyat yang memperbaiki,” ujar warga Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran itu.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Agus Hartadi sudah mengetahui aksi yang dilakukan Komisi III tersebut. Baginya apa yang dilakukan wakil rakyat tersebut, tidak perlu jadi masalah. “Kami sudah tahu. Soal Jalan Brantas yang berlubang, kami tidak menutup mata. Masih dalam proses perubahan APBD, dan perbaikannya akan terus berjalan,” katanya kepada wartawan, kemarin. (gus/iwy)


Bagikan Artikel