Politik & Pemerintahan

DPRD – Pemkot Probolinggo Bahas Dana Penanganan Corona


PROBOLINGGO – Anggaran penanganan wabah Covid-19 di Kota Probolinggo belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Belum diketahui pula berapa jumlah anggaran yang belum bisa dicairkan. Apakah seluruh anggaran yang dialokasikan untuk penanganan wabah Covid-19 sebesar Rp 57,7 miliar atau hanya sebagian.

Hal tersebut diungkap Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib, Rabu (15/4) siang usai mengikuti rapat koordinasi dengan Pemkot Probolinggo. Disebutkan, dalam rakor bersama gugus tugas Covid-19 itu diketahui ada kendala regulasi.

Meski begitu, Abdul Mujib meminta pemkot segara melaksanakan beberapa poin yang bisa dilakukan. Salah satu kendalanya anggaran penanganan covid masih berupa angka, belum ada nominalnya. “Kendalanya belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Belum tahu, apakah seluruhnya atau sebagian,” ujarnya.

Selain membahas anggaran penanganan wabah Covid-19, dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Saba Bhina Praja kantor wali kota tersebut, juga dibahas pola komunikasi antara ekskutif dan legislatif. Mujib berterus terang, selama ini komunikasi yang dibangun belum maksimal.  

“Selama ini memang menjadi kegelisahan anggota dewan. Kami mencoba menfasilitasi. Alhamdulillah kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah. Dalam hal ini gugus tugas penanganan Covid-19,” ujarnya.

Politisi PKB tersebut tidak menampik banyaknya masukan dari masyarakat yang masuk ke lembaganya. Aspirasi tersebut harus disalurkan kepada ekskutif selaku penyelanggara pemerintahan. “Keluhan-keluhan masyarakat terkait virus corona sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan segera dilaksanakan oleh eksekutif,” harapnya.

Rakor kemarin menurut Mujib diikuti tiga pimpinan dewan, ketua fraksi dan ketua komisi.  Peserta rakor jumlahnya dibatasi 20 orang, meliputi 10 dari legislatif dan 10 orang dari ekskutif.  

Sementara, Walikota Hadi Zainal Abidin mengatakan, rakor digelar karena DPRD ingin mengetahui sejauhmana dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemkot. Termasuk dana refocusing dan anggaran realokasi. “Sudah. Sudah saya sampaikan tadi dalam pertemuan. Semuanya sudah paham,” katanya.

Menurutnya, pemkot berkewajiban menjelaskan kepada dewan, meski di dalam peraturan mendagri dana realokasi dan refocusing tidak perlu persetujuan DPRD. Ditanya soal anggaran penanganan Covid-19, Walikota Hadi menyebut pengajuannya sudah dikirim ke pusat. “Sudah kami kirim alokasi refocusing-nya. Pusat kemudian mentransfer ke kami. Dana untuk kesehatan dan jaring sosial sudah ada,” jawabnya.

Terkait dengan paket sembako, Walikota Hadi mengatakan menunggu verifikasi dan validasi selesai. Pihaknya tidak ingin bantuan sembako kepada terdampak virus corona tumpang tindih antara bantuan pemkot dengan  pemerintah pusat.

“Kita harus cermat, tidak boleh tumpang tindih. Sudah dapat bantuan dari pemkot, masih dapat bantuan sembako dari pusat. Ini yang tidak boleh. Agar semuanya dapat. Tidak ada yang dapat dua kali,” katanya. (gus/iwy)

 


Bagikan Artikel