Politik & Pemerintahan

Akibat Corona, Gaji 13 dan THR ASN Terancam Ditiadakan


PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo belum memastikan akan mencairkan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini atau tidak. Pasalnya, pandemi corona belum berakhir. Keuangan negara sedang sulit. Pemerintah Pusat bisa saja mengambil kebijakan meniadakan gaji ke-13 dan THR.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korona mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi maupun instruksi dari Kementerian Keuangan terkait pencairan gaji ke-13 maupun THR bagi ribuan ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo.”Hingga saat ini kami belum mendapat petunjuk atau instruksi apapun dari pusat terkait dengan pencairan gaji ke-13 maupun THR,” ungkapnya Selasa (14/4).

Menurutnya, anggaran untuk gaji ke-13 dan THR yang masuk dalam kategori belanja tidak langsung itu sepenuhnya menjadi beban anggaran pemerintah pusat. Skemanya langsung ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke rekening kas daerah untuk selanjutnya didistribusikan ke rekening masing-masing ASN.

“Kalau besarannya sekitar Rp 70 miliar, terdiri dari alokasi gaji ke-13 senilai Rp 35 miliar, dan untuk THR sebesar Rp 35 miliar. Dana itu sesuai pos-nya melekat dalam anggaran belanja tidak langsung,” jelasnya.

Dewi menambahkan, sekalipun gaji ke-13 dan THR ditiadakan tahun ini, hal itu dapat dimaklumi. Sebab, kondisi keuangan negara dapat dipastikan mengalami defisit. Selain itu kebijakan pemerintah pusat terkait dengan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 memang tak bisa dihindari.

“Kita positif thinking saja, bahwasannya pemerintah pusat tetap memperhatikan nasib para ASN di daerah. Dengan tetap menyediakan anggaran untuk gaji ke-13 dan THR tahun ini,” ujarnya.

Namun demikian, berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Pantura, Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa (14/4) sore telah memutuskan bahwa THR hanya akan diberikan kepada ASN eselon III ke bawah. “Jadi, seluruh pelaksana dan eselon 3 ke bawah dapat THR dari gaji dan tunjangan melekat,” kata Sri Mulyani melalui video conference, Selasa (14/4) sore.

Selain itu, Sri Mulyani memastikan bahwa pensiunan ASN akan mendapat THR sesuai dengan tahun sebelumnya. Sebab, mereka dinilai merupakan kelompok rentan terpapar virus corona. “Jadi THR akan dilakukan sesuai dengan siklusnya yakni sebelum lebaran. Sekarang ini di dalam proses melakukan revisi perpres sesuai dengan instruksi bapak Presiden, bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon I serta eselon II tidak dibayarkan,” ujar Sri Mulyani.

Dengan demikian, dapat dipastikan jajaran eselon I dan II seperti Presiden, Wakil Presiden, menteri, wakil menteri, anggota DPR, MPR, DPD dan kepala daerah, tahun ini tidak akan mendapatkan THR. (tm/iwy)


Bagikan Artikel