Politik & Pemerintahan

Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Dikritik


PROBOLINGGO – Pelatihan pemulasaraan jenazah orang terinfeksi Covid-19 yang digelar Bagian Kesra Pemkot Probolinggo, Senin (13/4), menuai kritik. Kegiatan yang dilangsungkan di gedung Puri Manggala Bhakti kantor walikota tersebut mestinya dibatalkan.

Acara itu dinilai tidak mengindahkan surat edaran walikota perihal penyelenggaraan rapat  dengan video conference atau teleconference. Penyelenggaraan rapat di internal instansi harus memanfaatkan teknologi informasi, tidak perlu bertemu secara fisik selama wabah virus Covid-19. Apalagi di wilayah Kota Probolinggo sudah ada 2 pasien yang terkonfirmasi positif Covid- 19.

Kritikan datang dari salah seorang anggota DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi. Menurutnya, penyelenggara pelatihan pemulasaran jenazah terinfeksi Covid-19 tidak mengindahkan SE walikota. Berdasarkan SE tersebut, harusnya pemkot tidak menyelenggarakan rapat atau pertemuan yang mendatangkan banyak orang atau peserta.

Sibro yang juga menjabat ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo menilai pemkot diskriminatif dalam menjalankan dan menerapkan SE walikota. Politisi Partai NasDem ini kemudian memberi contoh rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar komisinya. Menurutnya, RDP yang digelarnya minggu lalu terpaksa tidak dilanjutkan atau dibatalkan karena OPD terkait yang diundang tidak datang.

Pada hari itu juga Komisi II menerima SE walikota yang sama. Isinya, rapat internal di instansi harus memanfaatkan teknologi informasi atau video conference. Alasannya, di wilayah kota penyebaran virus corona kian meluas.

“Ini kan diskriminasi namanya. Mengapa OPD terkait tidak datang, sehingga RDP yang kami gelar jadi bubar. Siapa yang tidak membolehkan OPD datang. DPRD tidak boleh menggelar RDP. Sedangkan pemkot menyelenggarakan rapat,” kata Sibro dengan suara agak lantang.

Sementara, Asisten Pemerintahan Paeni Efendi yang hadir di acara pelatihan mewakili Walikota Hadi Zainal Abidin, mengatakan bahwa pertemuan diselenggarakan sesuai protokol kesehatan. Ruangan sebelum ditempati sudah disterilkan. Peserta sebelum masuk ruangan diminta untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang sudah disediakan dan menggunakan masker saat platihan berlangsung. Tempat duduknya pun diatur minimal jaraknya 1 meter.

Menurutnya, pelatihan ini pesertanya bukan warga, tetapi tim medis dan paramedis serta relawan. Sedangkan tokoh agama yang diundang, datang untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan persiapan hingga jenazah dikebumikan. “Yang diundang tim medis dan paramedis, MUI, PMI, Saeka Praya, dari Kodim 0820, Yon Zipur 10 dan Polresta,” beber Paeni.

Mereka adalah petugas garda depan penanganan virus corona. Mereka yang bertanggungjawab dalam pengamanan dan ikut membantu proses pemakaman. Lagi pula, tidaklah mungkin acara tersebut digelar melalui teleconference. Sebab, harus ada praktek penanganan jenazah orang terkonfirmasi virus corona. “Kalau ada praktek pelatihan penanganan jenazah, ya tidak mungkin dong diselenggarakan melalui video conference,” ujat Paeni. (gus/iwy)


Bagikan Artikel