Politik & Pemerintahan

Komisi IV Setujui Bansos Nelayan Rp 600 M


JAKARTA – Komisi IV DPR RI memutuskan untuk menyetujui penyaluran bantuan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Nilainya cukup besar. Sekitar Rp 600 miliar.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Hasan Aminuddin mengatakan, pihaknya telah menerima penjelasan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2020. “Realokasinya dijalankan sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Ini diterapkan untuk memenuhi ketahanan pangan nasional,” ujarnya, Senin (6/4).

Hasan mengungkapkan, ada anggaran yang direalokasikan untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sasaran utamanya adalah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pengolah-pemasar hasil perikanan.

“Khususnya yang terkena dampak Covid-19,” kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat asal Kabupaten Probolinggo ini.

Anggaran yang dialokasikan nominalnya sebesar sekitar Rp 600 miliar. Anggaran tersebut setara dengan 10 persen pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020.

“Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peningkatan anggaran untuk program bantuan sosial tersebut,” terang mantan Bupati Probolinggo dua periode ini.

Lebih lanjut, Hasan juga mengatakan, Komisi IV juga mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan memprioritaskan program-program untuk menyangga produksi komoditas perikanan dan pergaraman. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional.

“Terutama ikan serta memberikan paket stimulus ekonomi di sektor kelautan dan perikanan,” terang suami dari Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari ini.

Langkah tersebut juga diperlukan untuk memberikan sejumlah kemudahan kepada masyarakat. Misalnya restrukturisasi pinjaman kepada UMKM, Unit Pengolahan Ikan (UPI), eksportir, serta masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, Komisi IV akan melakukan pengawasan terhadap realisasi dari program yang telah disetujui tersebut. “Ini sebagaimana fungsi pengawasan yang selama ini telah dilaksanakan oleh DPR RI. Karena program sudah disetujui, maka kegiatan harus terlaksana, anggaran pun harus digunakan dengan tepat,” tegasnya. (eem)


Bagikan Artikel