Politik & Pemerintahan

Hasan Aminuddin Ingatkan Pejabat sebagai Abdi Masyarakat


PROBOLINGGO – Rangkaian kegiatan reses tahap II yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs. H Hasan Aminuddin, Msi terus berlanjut. Terbaru, reses dilaksanakan dengan kegiatan serap aspirasi dari seluruh kepala desa di kabupaten Probolinggo, pada Selasa (10/3).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Probolinggo tersebut, Hasan  menyampaikan materi tentang bagaimana cara menjalin sinergitas dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.

“Kegaduhan di masyarakat yang sebelumnya muncul adalah akibat ketidakmampuan personal dari seorang pejabat negara dalam mengontrol emosi dan menghadapi para pengontrol sosialnya secara profesional,” ujar Hasan.

Dijelaskan bahwa sehebat apapun seorang pejabat negara, dia hanyalah seorang abdi masyarakat. Tugasnya sudah sangat jelas ketika awal disumpah, yakni melayani masyarakat sepenuh hati. Terlebih gaji yang diterima adalah uang yang dikumpulkan dari rakyat melalui pajak dan retribusi. “Jadi sebelum bertindak, seharusnya berpikir dulu apa dampak dan akibatnya. Jangan sampai yang terjadi justru menyulut amarah masyarakat. Itu sungguh tidak elok dilihat,” jelasnya.

Selain itu, Hasan juga mengingatkan bahwa profesi wartawan dan juga LSM meski memiliki kebebasan dan dilindungi oleh undang-undang, juga tak boleh kebablasan. Dalam menunaikan tugasnya, ada batasan-batasan yang tak boleh ditabrak. Terlebih jika hal itu menyangkut kepentingan publik yang bersifat sensitif.

“Jadi saya sampaikan kepada para kepala desa di kabupaten Probolinggo, bahwa wartawan dan LSM itu bukan penilik dan penyidik. Jadi jangan takut kalau diintimidasi, apalagi sampai diperas, laporkan saja pada polisi. Asalkan yang dikerjakannya itu benar dan tidak menyimpang,” kata mantan Bupati Probolinggo dua periode itu.

Selain itu, suami  Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana Sari ini mengungkapkan bahwa dalam reses sebelumnya, dia mengaku banyak mendapatkan banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat. Utamanya terkait rencana pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di kecamatan Lumbang dan kelangkaan pupuk di masyarakat.

“Untuk permasalahan sampah di Lumbang seharusnya camat dan kepala desa bisa saling berkomunikasi dengan baik bersama warganya. Sedangkan untuk masalah pupuk, sepertinya pihak kepolisian harus ikut campur di dalamnya. Karena indikasi permainanan dan penimbunan pupuk itu sedang terjadi saat ini,” ungkapnya.

Karena itu, Hasan berharap agar pihak kepolisian dapat bertindak tegas utamanya dalam menelusuri kemana saja alokasi pupuk itu disalurkan. Karena dia yakni bahwa kelangkaan pupuk di masyarakat terjadi karena adanya salah sasaran distribusi pupuk itu sendiri.

“Pupuk bersubsidi itu haknya petani yang memiliki lahan dibawah dua hektare. Lebih dari itu, aturannya harus beli pupuk yang non subsidi. Tapi pada prakteknya saya sebut saja oknum asosiasi petani tebu, banyak memanfaatkan pupuk subsidi yang bukan haknya. Dan itu seharusnya di tindak oleh aparat kepolisian,” tegasnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel