Politik & Pemerintahan

Internal Memanas, DPC Gerindra Kota Probolinggo Dilaporkan ke DPP


PROBOLINGGO – Prahara di internal DPC Partai Gerindra Kota Probolinggo belum juga mereda. Sampai kini masih ada suara-suara sumbang dari beberapa PAC (Pengurus Anak Cabang) terhadap pengurus DPC.

Kamis (27/2) pukul 09.30, empat PAC berkumpul. Masing-masing adalah Ketua PAC Wonoasih Sulis; Ketua PAC Kademangan Cahyono; Ketua PAC Mayangan Asmui; dan Ketua PAC Kanigaran Tatok Haryanto. Mereka bertemu di kediaman Ketua PAC Wonoasih Sulis di   Kelurahan Sumbertaman untuk membeberkan kondisi di internal partainya kepada wartawan.

Dalam pertemuan tersebut, hanya PAC Kedopok yang tidak hadir, dengan alasan sudah lama tidak aktif. Sulis sebagai juru bicara menegaskan bahwa pihaknya sudah bersurat ke DPP Partai Gerindra dengan tembusan kepada Majelis Kehormatan, Badan Seleksi Organisasi, DPD Jatim dan DPC Partai Gerindra Kota Probolinggo.

Surat itu isinya laporan kondisi yang terjadi di tubuh DPC Partai Gerindra Kota Probolinggo. Pengurus DPC disebutkan telah melanggar AD dan ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) organisasi.

Berikutnya, Ketua DPC Partai Gerindra dituding otoriter, tidak pernah melaksanakan kewajibannya. Keuangan tidak akuntabel dan dikuasai personal. Lalu DPC juga dilaporkan tidak pernah ada berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PAC.

Karenanya, 4 PAC yang menamakan dirinya Aliansi Pengurus Anak Cabang tersebut meminta agar DPC diaudit dan dievaluasi. Sebab, pengurus DPC sejak 2017 hingga saat ini belum pernah melaporkan secara resmi keuangannya. “Memang itu domain DPC, tetapi kan harus di-LPJ-kan,” ujar Sulis.

Ia dan PAC yang lain tidak memungkiri, bahwa ketua DPC di beberapa kesempatan pernah mengutarakan soal keuangan. Namun itu tidak terinci, bahkan selalu mengatakan minus. Sedangkan untuk apa saja uang partai, pengurus PAC tidak pernah tahu. “Tiap tahun kan partai menerima dana banpol Rp 65 juta setiap tahun. Dana dari 3 DPRD yang terpilih Rp 6 juta per bulan,” katanya.

Selain soal dana, mereka juga menyoal kegiatan. Menurutnya, selama kepemimpinan Ketua DPC Partai Gerindra dr Aminudin, tidak pernah ada konsolidasi dan koordinasi. Bahkan, rapat kerja untuk membahas program kerja partai ke depan juga tidak ada. “Kalau begini, mana bisa besar partai. Kami melapor ini tidak ada tujuan lain, kecuali ingin membesarkan partai,” tandasnya.

Sulis dan PAC yang lain mengiyakan bahwa beberapa hari setelah surat laporan dilayangkan, Ketua DPC mengajak bertemu. Pertemuan dilaksanakan di rumah makan D & C di Jl Pahlawan dan dihadiri 4 PAC. “Pertemuan enggak ada hasilnya, ngambang. Katanya, Pak Ketua tidak pegang uang partai. Dipegang Pak Puji, wakil ketua,” tambahnya.

Meski sudah hampir satu bulan, surat laporannya belum direspon DPP. Karenanya, mereka berharap DPP segera turun ke DPC agar mengetahui kondisi partai sebenarnya. Saat ditanya tuntutannya, Sulis mengatakan tidak perlu diungkapkan. “Dari isi surat dan keterangan kami, sudah jelas. Jadi enggak perlu diomongkan, apa tuntutan dan keinginan kami,” kata Sulis berdiplomasi.

Sedangkan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Probolinggo dr Aminudin saat dikonfirmasi menyatakan sudah tidak ada masalah di tubuh partainya. Sebab, beberapa hari setelah menerima tembusan surat laporan, pihaknya bertemu dengan 4 PAC tersebut. “Sudah tidak ada persoalan. Kita sudah pernag bertemu di D &C dengan mereka. Ini kok dihidupkan lagi. Tapi enggak masalah,” ujar Aminudin yang saat dikonfirmasi tengah berada di rumah sakitnya.

Menurutnya, dana Banpol (Bantuan Politik) Rp 65 juta per tahun dan iuran DPRD Rp 6 juta setiap bulan, sudah habis terpakai untuk kegiatan partai. Bahkan sampai minus, sehingga menggunakan uang pribadinya jika ada kegiatan. “Kondisi keuangan partai, minus. Kalau ada kegiatan, pakai uang pribadi,” katanya.

Aminuddin menyatakan  tidak pernah memegang dana banpol dan iuran 3 anggota DPRD dari partainya. Dana yang dimaksud dipegang Pujianto, wakil ketuanya. Dan dana itu sudah habis dipakai untuk kegiatan partai.

Tentang tudingan tidak pernah ada pertemuan selama kepemimpinannya, juga dibantah oleh Aminudin. “Kami 4 kali pertemuan dalam setahun. Saat HUT partai, hari raya, tahun baru dan pertemuan rutin untuk konsolidasi,” sebutnya.

Soal kepemimpinannya yang dikatakan otoriter, Aminudin menegaskan bahwa Partai Gerindra berbeda dengan partai lainnya. Di Partai Gerindra tidak ada muscab. Seluruh kegiatan instruksi DPP. “Kami bukan otoriter. Tapi kondisi yang mengharuskan seperti itu. Kami hanya menjalankan instruksi dari DPP,” kata Aminuddin. (gus/iwy)


Bagikan Artikel