KRAKSAAN – Jelang pertengahan Februari, pencairan Dana Desa (DD) di Kabupaten Probolinggo belum juga dilakukan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat beralasan, jika hal itu terjadi lantaran mayoritas pemerintah desa (Pemdes) di 24 kecamatan belum menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Penataan Aparatur Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Probolinggo Bambang Susmoko. Menurutnya, hingga saat ini belum ada Pemdes yang mengajukan pencairan DD tahap I pada pihaknya. “Belum ada yang dicairkan, sampai mereka (Pemdes) menyelesaikan APBDes dan LPJ penggunaan DD tahun sebelumnya,” ungkapnya, Senin (10/2) kemarin.

Menurutnya, pencairan DD tahap  tahun ini akan sedikit berbeda. Pasalnya, DD tidak lagi transit di kas daerah (Kasda), sehingga dalam tahapan pencairan DD nantinya akan ditransfer oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso langsung ke rekening desa. Namun, sebelumnya harus disetujui oleh pemkab.

“Tidak transit lagi di Kasda. Tapi langsung di transfer ke rekening desa. Meskipun demikian, pemerintah desa harus menyerahkan lampirannya kepada kami. Karena sumber DD itu dari APBD,” ujarnya.

Selain itu, kata Bambang, untuk tahun ini pihaknya akan menyertakan lampiran Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Perincian DD yang diunggah ke sistem OM SPAN (Sistem Monitoring SPAN). “Mekanismenya memang seperti itu, baru DD itu bisa dicairkan. Memang agak rumit, tapi kalau dilaksanakan secara runtut pasti akan mudah,” katanya.

Dia pun berharap kepada seluruh Pemdes di 325 desa agar bergegas dalam penyusunan APBDes dan LPJ DD tahap sebelumnya. Hal ini dikarenakan, apabila ada satu saja desa yang belum menuntaskan tanggung jawabnya itu, maka akan berpengaruh pada pencairan DD di desa lainnya. “Manfaatkan keberadaan pendamping desa agar kedua proses itu berjalan dengan lancar dan tuntas segera,” pintanya. (tm/awi)