Politik & Pemerintahan

Mahasiswa Probolinggo Kritik Refleksi Setahun Handal Brilian


PROBOLINGGO – Sekitar tiga puluh orang mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia ( HMI) Cabang Probolinggo, kemarin (3/2) siang menggelar aksi damai di depan kantor Walikota Probolinggo di Jl Panglima Sudirman. Aksi damai ini digelar sebagai bentuk kritik terhadap refleksi 1 tahun kepemimpinan Walikota Hadi Zainal Abidin dan Wakil Walikota Soufis Subri.

Di akhir Januari 2020, pasangan Walikota Hadi Zainal Abidin dan Wawali Soufis Subri menggelar refleksi setahun masa kepemimpinannya. Dalam event tersebut, pasangan berjuluk Handal Brilian itu memaparkan sejumlah capaian kerjanya selama satu tahun (baca tabel).

Rupanya, refleksi setahun pasangan Handal Brilian yang memaparkan hasil kerja selama setahun itu direspons kalangan mahasiswa. Dalam aksi damai yang digelar kemarin, mahasiswa HMI balik mengkritik kinerja Handal Brilian. Kritik mereka lontarkan melalui orasinya, dan sejumlah poster yang diusung.  Salah satu poster bertulis “Hallo Apa Kabar Pak Wali, Ngapaian Saja 1 Tahun Pak?”

Ketua HMI Cabang Probolinggo Abu Hanifah mengatakan, satu tahun kepemimpinan duet politisi PKB dan Demokrat itu tidak seluruhnya berhasil. Ada beberapa program yang harus ditindaklanjuti di tahun berikutnya. “Jangan terbuai dengan keberhasilan. Masih ada pekerjaan dan program yang perlu ditindaklanjuti dan dievaluasi,” katanya.

Abu Hanifah kemudian memberi contoh ketidakberhasilan walikota dan wakil walikota dalam membangun kotanya. Di antaranya, proyek revitalisasi alun-alun dan pasar baru. Disebutkan, proyek miliaran rupiah tersebut terbengkalai. “Sekarang alun-alun ditumbuhi bayam dan tanaman liar. Proyek Pasar Baru terbengkelai,” ujarnya.

Demo yang bertajuk warna-warni kinerja 1 tahun walikota dan wakil walikota tersebut digelar dalam guyuran hujan. Meski begitu, para mahasiswa tidak beringsut. Mereka terus menyampaikan aspirasinya.

Wakil Walikota Soufis Subri yang mulanya melihat dan mendengarkan mahasiswa berorasi dari trotoar depan kantor pemkot, tiba-tiba turun dan mendekati kerumunan mahasiswa. Wawali Subri sempat beradu argumentasi dengan pendemo.

Agar perang argumen tidak berkepanjangan, Wawali Subri meminta perwakilan 5 mahasiswa untuk masuk ke ruang lobi kantor walikota. Namun, tawaran tersebut ditolak mahasiswa dan meminta seluruh pendemo masuk ke ruang lobi. “Kalau semuanya masuk, enggak muat ruang lobi,” ujar Wawali.

Setelah petugas keamanan Polresta mencoba menengahi, mahasiswa akhirnya sepakat. Seluruh mahasiswa diizinkan masuk halaman pemkot, tetapi tetap hanya lima perwakilan mahasiswa yang dibolehkan masuk ruang lobi.

Ada beberapa item tuntutan mahasiswa yang disampaikan, yaitu soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan soal lingkungan. Di antaranya, meminta wali dan wakil wali kota memberi keterangan soal bantuan seragam ke siswa SD dan SMP negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta (SD/SMP) tidak dapat. Mahasiswa menilai kebijakan tebang pilih tersebut berdampak negatif terhadap pemkot sendiri.

Selanjutnya, walikota dan wakil walikota harus memberi keterangan soal pengadaan sarana pembelajaran SMP swasta berupa komputer, laptop dan LCD proyektor yang di dalamnya terdapat sekolah madrasah bukan SMP. Mahasiswa mempersoalkan sumber dananya. Madrasah menggunakan DAU atau APBD. Sedangkan bantuan ke SMP swasta menggunakan dana silpa.

Berikutnya, mahasiswa meminta pemkot memaksimalkan fungsi komite sekolah maupun komite madrasah negeri/swasta. Mengingat, walikota melarang pihak sekolah ataupun komite, baik perorangan atau kolektif memungut dana ke peserta didik untuk pembelian buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian di satuan pendidikan.

Selain itu, mahasiswa meminta walikota dan wakil walikota menyampaikan pelaksanaan pembangunan RSUD baru di Kelurahan Sumber Wetan dan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok. Para pendemo berharap, pembangunannya berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Berikutnya, walikota dan wakil walikota harus bertanggungjawab atas kegagalan pembangunan Pasar Baru dan alun-alun. Menurut mahasiswa, sejauh ini belum ada upaya penyelesaian sehingga merugikan masyarakat. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan itu harus menerima sanksi.

Selanjutnya, walikota dan wakil walikota harus meninjau kembali perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pengolahan limbah pabrik di Jalan Brantas. Sebab, pencemaran udaranya merugikan masyarakat setempat dan masyarakat umum. Mahasiswa juga meminta walikota dan wakil walikota bertanggungjawab atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup karena  pengelolaan sampahnya kurang maksimal.

“Sudah saya sampaikan tuntutan kami. Saya rasa wartawan sudah mendengar perbincangan kami. Tuntutan kami ya harus ditindaklanjuti,” terang ketua HMI Abu Hanifah, sesaat sebelum meninggalkan kantor walikota.

Sementara, Wawali Soufis Subri mengatakan, penilaian mahasiswa sah-sah saja. Tetapi masyarakat kota lah yang merasakan dan menentukan. Pihaknya akan terus bekerja agar visi-misi lima tahun ke depan tercapai, sehingga dapat dirasakan warga. “Menilai itu, hak siapa saja, termasuk mahasiswa. Sah-sah saja,” katanya.

Terhadap keberhasilannya selama setahun pemerintahan, Wawali Subri enggan menjawab persentasenya. Menurutnya, seluruh visi dan misi serta programnya hampir seluruhnya sudah diwujudkan. Misalnya, sekolah gratis dan pemberian bantuan seragam.

Bidang kesehatan, ada pendirian rumah sakit dan pengadaan ambulan. “Kalau pasar dan alun-alun, bukan visi dan misi kami. Dalam tanda kutip, kami yang meneruskan atau menyelesaikan,” ujar Wawali Subri. (gus/iwy)


Bagikan Artikel