Politik & Pemerintahan

Kasus Anggota DPRD, Polres Dalami Ijazah Lain


KRAKSAAN – Sidang perkara ijazah Paket C palsu dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Abdul Kadir, menguak fakta menarik, yaitu data pembambanding ijazah palsu. Nah, yang dijadikan data pembanding merupakan ijazah milik seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang lain. Dan ijazah tersebut sedang didalami polres.

Informasinya, salinan ijazah Paket C yang jadi pembanding itu milik seorang politisi berinisial R. Ijazah milik R itu sudah dilaporkan kepada Polres Probolinggo oleh salah satu LSM beberapa pekan lalu. Dan hingga kini laporan tersebut dalam proses penyelidikan.

Ijazah pembanding itu digunakan oleh kuasa hukum terdakwa Abdul Kadir, yaitu Hosnan Taufiq, sepanjang sidang kliennya. Tujuannya untuk membandingkan bentuk kepalsuan dari ijazah terdakwa. Perbandingan itu diajukan pada saksi-saksi dari Dinas Pendidikan setempat, baik yang masih menjabat maupun yang sudah mutasi.

Hosnan Taufiq mengakui dirinya tidak tahu jika ijazah milik R itu palsu atau tidak. “Saya hanya ingin tahu saja apa benar (ijazah, red) punya Kadir itu palsu. Kalau memang palsu,  kepalsuannya di mana. Lalu, yang asli seperti apa,” ungkap Hosnan saat dikonfirmasi, kemarin (12/1).

Ijazah itu ia ajukan sebagai pembanding pada seluruh saksi dari Dispendik setempat. Selama ini, ada 3 saksi (2 di antaranya adalah mantan) Kepala Dispendik, yaitu Asy’ari, Tutug Edi Utomo dan Dewi Korina. “Saat saya tanyakan, seluruh saksi mengatakan tidak memenuhi syarat kalau legalisir ijazah tidak ada tanggal dan tahunnya. Bukan palsu,” ujarnya.

Tetapi entah bagaimana dari pihak kepolisian. Sebab menurutnya, fotokopi ijazah yang dipegangnya itu kini tengah diproses pihak kepolisian. “Entah bagaimana proses kelanjutannya saat ini. Pihak kepolisian yang menangani,” ungkap pria berkumis tebal itu.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Riski Santoso menyampaikan, dirinya sudah menerima laporan atas kasus ijazah Paket C milik seorang anggota dewan dengan inisial R tersebut. Hingga kini pihaknya tengah mendalami kasus tersebut. “Masih kami dalami kasus itu,” jelasnya.

Menurut AKP Riski, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan langsung pada Dinas Pendidikan. Namun pemeriksaan itu tak membuahkan hasil. Sebab, data yang diharapkannya sudah terselip dan tak ditemukan. “Datanya sudah terselip. Jadi kami tak bisa dapatkan data dari Dispendik,” tuturnya.

Selanjutnya, polres akan mengejar data tersebut pada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. “Kalau Dispendik kabupaten tidak bias, maka kami akan kejar Dinas Pendidikan provinsi. Jadi kami butuh waktu untuk mendapatkan hasil yang cukup,” kata AKP Riski. (yek/iwy)


Bagikan Artikel