Politik & Pemerintahan

Bupati Tantri Rapat Bersama KPK


SURABAYA – Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana Sari menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (9/1).

Rakor yang dimulai pukul 09.00 WIB itu dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Nampak pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Listyanto Dardak, Forkopimda Provinsi Jawa Timur dan pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

Rakor diikuti oleh Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah dan kepala OPD terkait, Camat dan Lurah serta Kepala Desa di Jawa Timur.

Tema yang diusung pada Rakor tersebut adalah “Mewujudkan Pemerintahan yang Aman, Tertib dan Akuntabel dalam Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat seiring dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2019”.

Pada sambutannya Gubernur Khofifah berharap sinergitas seluruh stake holder di Jawa Timur dalam melaksanakan Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Perpres tersebut mengatur tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Menurut Khofifah di Jatim terdapat 3 kawasan yang akan didorong lebih cepat pembangunannya, menggunakan dasar perpres tersebut. Di antaranya adalah kawasan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojoerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan kawasan wisata Bromo Tengger Semeru (BTS) hingga Selingkar Wilis dan Ijen, serta mengembangkan potensi wisata Madura.

Artinya kegiatan bisnis di wilayah itu akan didorong untuk bertransaksi non tunai dan transaksi sistem online. “Harapannya adalah pembangunan akan merata meskipun prioritas pembangunan ada di 3 kawasan,” imbuhnya.

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri pada sambutan pengarahannya meminta agar pemerintah daerah membuka kesempatan bagi investor yang akan membuka lapangan pekerjaan dan menjamin iklim usaha serta ekonomi di daerah. “Jangan dihambat-hambat, jangan main-main dengan perizinan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Tantri menyatakan akan mempelajari lebih lanjut tentang Perpres tersebut, Diharapkan nantinya bisa dimaksimalkan untuk pembangunan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. “Kami akan berkordinasi dengan OPD terkait dan pihak terkait seperti pemerintah desa untuk sosialisasi dan implementasinya,” ujar Tantri.

Jika dipelajari, sasaran Perpres tersebut adalah pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia. Juga yang memenuhi kriteria tertentu dan dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dapat berupa jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan jumlah traffic atau pengakses. Mengutip pasal 7 ayat 3 PP ini, PPMSE luar negeri yang memenuhi kriteria itu wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha.

Tak hanya itu, sesuai dengan pasal 8 PP ini, pelaku usaha PMSE juga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Disebutkan dalam PP ini, pelaku usaha wajib membantu program pemerintah antara lain mengutamakan perdagangan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri. Juga diminta ikut meningkatkan daya saing barang dan jasa hasil produksi dalam negeri, dan pelaku usaha luar negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan jasa hasil produksi dalam negeri.

Dalam hal PMSE yang merugikan konsumen, PP ini mengamanatkan konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada menteri. Dan pelaku usaha yang dilaporkan oleh konsumen yang dirugikan harus menyelesaikan pelaporan sebagaimana dimaksud. (ra/iwy)

 


Bagikan Artikel