Politik & Pemerintahan

Proyek Alun-Alun Diputus Kontrak


PROBOLINGGO – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Probolinggo akhirnya memutus kontrak proyek revitalisasi alun-alun. Sebab, meski telah diberi perpanjangan waktu hingga 26 Desember 2019, PT Faradis Mulia Makmur sebagai pelaksana proyek tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Ditemui sebelum acara mutasi pejabat Pemkot Probolinggo kemarin (30/12), Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Andrei membenarkan kalau proyek alun-alun telah diputus kontrak. Alasannya, kontraktor tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai jadwal, yakni 26 Desember 2019. “Ya, benar diputus kontrak. Kalau putus kontrak, ya kami black list,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Dinas PUPR Amin Fredy mengatakan, alun-alun tahun ini belum bisa digunakan. Sebab, pembangunannya belum selesai. Proyek tersebut akan dilanjutkan tahun depan. “Ya belum bisa dimanfaatkan. Karena belum selesai. Kami lanjutkan tahun depan,” katanya.

Pengerjaan proyek alun-alun yang diputus kontrak ini membuat supplier atau pemasok material merugi, misalnya tanah, pasir uruk, sirtu, tanah dan tanaman rumput, merugi. Tak tanggung-tanggung, uang supplier yang tidak bisa dicairkan hampir senilai Rp 1 miliar. Sebab, pelaksana proyek PT Faradis Mulia Makmur tidak bisa membayar uang supplier.

Sisa dana proyek tidak bisa dicairkan oleh Dinas PUPR lantaran proyek diputus kontrak. Menurut Soni Susanto (39) selaku supplier proyek, karena PT Faradis diputus kontrak, pihaknya ikut kena dampaknya. “Ya, dampaknya ke kita. Pelaksana proyek enggak bayar ke kita dengan alasan termin ketiga tidak dicairkan oleh PUPR,” tandas Soni kemarin.

Uang hampir Rp 1 miliar itu dipakai untuk membeli material alam yang dipasok ke proyek alun-alun sekitar Rp 400 juta lebih. Lalu sekitar Rp 500 juta untuk uang jaminan pembelian rumput ke Cirebon. “Ya, kami yang rugi. PT Faradis tidak membayar ke kami, menunggu uang proyek cair,” kata Soni saat ditemui di alun-alun.

Soni berharap, Dinas PUPR segera mencairkan dana tersebut. Jika tidak, tidak hanya pelaksana proyek yang dirugikan, tetapi dirinya sebagai supplier atau pemasok material alam juga turut dirugikan. “Kalau tidak cair, kami tidak bisa kerja di tempat lain. Karena dana kami sudah tidak ada,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Soni juga mengatakan bahwa permintaan perpanjangan 50 hari yang diajukan kontraktor ditolak oleh Dinas PUPR. Padahal, permintaan perpanjangan kontrak 50 hari diperkenankan oleh undang-undang. “Kalau ditolak, alamat tidak terbayar uang saya. Saya heran, kenapa ditolak. Padahal di undang-undang yang baru, dibolehkan,” ujarnya.

Terkait keluhan supplier, PPK Dinas PUPR Andrei menyatakan tidak tahu-menahu. Sebab, Dinas PUPR melakukan perjanjian kontrak dengan PT Faradis Mulia Makmur. Terkait pengajuan perpanjangan waktu kontraktor yang ditolak, Andrei membenarkan. “Ya,benar kami tolak. Soalnya, kan lewat tahun anggaran. Kalau di tahun anggaran sama, masih bisa. Kalau sudah lewat tahun anggaran, tidak bisa,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel