Politik & Pemerintahan

Hasan Aminuddin Ingatkan Penerima Bantuan Jaga Amanah


KREJENGAN – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI periode 2019-2024 H. Hasan Aminuddin kembali menggelar reses masa persidangan I tahun 2019. Kali ini Hasan berjumpa dengan jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Kraksaan dan Majelis Wakil Cabang di bawahnya. Sejumlah hal penting disampaikannya.

Pada reses yang digelar di Desa Kamalkuning, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Senin (23/12) lalu itu, Hasan mengungkapkan tugas-tugas yang dijalaninya sebagai pimpinan di Komisi IV. Ia mengatakan, Komisi IV bermitra dengan sejumlah instansi pemerintah. Meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Perum Bulog.

“Sebagai anggota DPR RI, salah satu kewajiban saya adalah melaksanakan reses di dapil (daerah pemilihan) asal. Yakni II (Probolinggo-Pasuruan). Tentunya yang berkaitan dengan ruang lingkup Komisi IV,” terang mantan Bupati Probolinggo dua periode ini.

Menurutnya, Kabupaten Probolinggo dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras berkualitas. Produksi berasnya juga selalu melimpah. Hal tersebut cukup mendapat perhatian dari pemerintah pusat. “Nama Kabupaten Probolinggo cukup diperhitungkan sebagai daerah penghasil beras yang selalu surplus. Apalagi sektor perikanannya juga cukup baik,” kata suami dari Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari ini.

Hal itu berdampak positif. Kabupaten Probolinggo selalu menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan untuk mendapat bantuan dari pemerintah pusat. “Termasuk kami selaku wakil rakyat juga mengupayakan agar rakyat Kabupaten Probolinggo bisa menerima bantuan. Misalnya bantuan peralatan pertanian,” terangnya.

Hasan mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan mitra kerja Komisi IV terkait penyaluran bantuan tersebut. Namun sebelum berbicara panjang lebar mengenai hal itu, Hasan menyampaikan hal cukup penting. Menurutnya, ada beberapa temuan yang mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang tidak memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat dengan baik.

“Ada beberapa daerah di luar Probolinggo yang menerima bantuan, tapi bantuannya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan ada bantuan yang dijual,” ungkapnya. “Ini tidak boleh terjadi di Kabupaten Probolinggo,” sergahnya.

Jika kasus semacam itu terjadi, maka citra Kabupaten Probolinggo akan tercoreng. Hasan menyatakan tidak akan menoleransi hal tersebut. “Kalau ada yang tidak menggunakan bantuan dengan baik, apalagi menjualnya, maka akan berurusan dengan hukum. Saya tidak akan membantu,” tegasnya.

Oleh karenanya, ia berharap pihak-pihak yang akan menerima bantuan benar-benar menjaga amanah. Pihak-pihak dimaksud lumrahnya adalah kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Sebab bantuan disalurkan bukan untuk dijual, namun untuk menyejahterakan anggota kelompok.

“Bantuan tidak bersifat dikelola oleh pribadi. Tapi dikelola bersama-sama anggota kelompok. Harus tepat sasaran penggunaannya. Kalau melenceng, risikonya besar. Selain itu, tidak baik untuk citra Kabupaten Probolinggo,” terang Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat ini. (awi/eem)


Bagikan Artikel