Politik & Pemerintahan

Dipanggil Saksi, Jon Tak Hadir


KRAKSAAN – Sidang kasus ijazah palsu dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Abdul Kadir, kemarin (12/12) digelar kembali. Agendanya pemeriksaan dua saksi, yaitu Ketua Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo Jon Junaedi dan Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim. Namun, karena dua saksi yang dipanggil itu tidak hadir, maka sidang kemarin akhirnya ditunda.

Jon Junaedi dan Lukman Hakim sama tidak hadir dengan alasan mengikuti kegiatan dinas di luar kota. Karena itu, majelis hakim yang diketuai Gatot Ardian menyatakan bahwa sidang pemeriksaan saksi tidak bisa dilanjutkan. “Karena kedua saksi tak hadir, sidang ditunda,” katanya.

Kemudian, hakim Gatot meminta pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memastikan kedua saksi bisa datang pada sidang berikutnya. “Pastikan sidang berikutnya hadir,” ungkap Gatot Ardian yang juga ketua Pengadilan Negeri Kraksaan itu lalu mengetok palu tanda sidang ditutup hari itu. 

Sementara, saat dikonfirmasi terpisah, Jon Junaedi mengatakan, ketidakhadirannya dalam sidang itu didasari dua alasan. Pertama, faktor surat pemanggilan yang ditujukan padanya sangat mendadak, yaitu satu hari sebelum sidang. Itu pun diberikan melalui orang lain. Tidak langsung pada dirinya.

“Baru saya terima kemarin (Rabu, red). Itu pun tengah malam dan melalui orang lain. Harusnya, 3 hari sebelum sidang minimal, dan langsung ditujukan pada saya,” ungkap Jon yang juga menjabat wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo.

Alasan kedua, lanjut Jon, di hari yang sama dirinya memiliki agenda penting di Surabaya. Sehingga, dengan terpaksa dirinya tidak menghadiri sidang. “Tetapi pada panggilan sidang berikutnya, saya akan hadir. Asal surat panggilannya tidak mendadak lagi,” ujarnya.

Adapun Ketua KPU Lukman Hakim menyampaikan, dirinya tak hadir dikarenakan ada agenda penting di luar kota. Kebetulan kegiatan itu berlangsung selama 3 hari. Sehingga sangat tidak memungkin untuk hadir memenuhi panggilan majlis hakim.

“Saya ada acara bimtek di Mojokerto dari tanggal 10 sampai 12. Jadi nggak bisa hadir. Tetapi saya sudah mewakilkan pada divisi hukum untuk hadir, sesuai arahan dari KPU Jatim,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin. (yek/iwy)


Bagikan Artikel