Politik & Pemerintahan

Gubernur Libatkan PWNU Tangani Stunting dan Kemiskinan


PAITON – Untuk merencanakan pembangunan Provinsi Jawa Timur (Jatim) hingga 5 tahun ke depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan bakal melibatkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim. Khususnya yang berkaitan dengan pembahasan dan penataan program untuk kemaslahatan warga Jatim.

Hal itu disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ketika memberikan sambutan di Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PWNU Jatim di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo, Jumat (30/11) malam.

Khofifah mengatakan, ada 5 program nasional yamg dijalankan oleh Pemprov Jatim yang selaras dengan program PWNU Jatim. Sehingga, pihaknya akan melibatkan para tokoh NU untuk membahas tuntas akan persoalan dan rencana 5 program tersebut hingga beberapa tahun ke depan.

“Saya setuju untuk membahas dan membantu program dari PWNU dalam mengentaskan persoalan-persoalan yang ada di setiap daerah maupun wilayah. Sebab, itu juga ada dalam 5 program nasional pemprov. Oleh karena itu, kalau NU kuat, maka NKRI juga kuat,” ungkap Khofifah.

Khofifah tak membeber seluruh program terkait. Namun di antaranya adalah soal SDM (Sumber Daya Manusia), stunting, dan kemiskinan. “Stunting di Jatim tergolong cukup tinggi. Begitu pula kemiskinan, ada beberapa daerah yang masuk katogiri miskin,” ungkap Khofifah.

Dalam pembahasan program tersebut, akan ada beberapa satuan kerja (satker) Pemprov dan kementerian yang akan ikut berbaur. Setiap pihak akan bergerak dan mendorong berjalannya program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. “Kami ajak beberapa pihak juga dalam pembahasan ini,” ungkap mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Sementara itu, Ketua PWNU Jatim KH. Marzuki Mustamar menyampaikan, ada beberapa program yang menjadi tugas bersama dan menjadi misi besar. Salah satunya kemiskinan di beberapa daerah. Hal itu bisa berdampak besar pada sektor lain, salah satunya penyebab terjadinya stunting.

“Stunting ini sudah menjadi isu nasional dan menjadi tugas bersama untuk diselesaikan. Salah satu penyebabnya karena faktor kemiskinan. Itu nantinya akan juga merembet pada intelektualitas atau SDM yang ada di daerah masing-masing,” ungkapnya. (yek/eem)


Bagikan Artikel