Politik & Pemerintahan

Politik Uang Bisa Digugat, Asal Punya Bukti


KRAKSAAN – Pilkades Serentak di 12 desa di Kabupaten Probolinggo Senin (11/11) lalu menyisakan tengara masih terjadinya praktik politik uang yang dilakukan dini hari (serangan fajar). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo menyatakan tidak mengetahui hal itu. Namun, jika itu terjadi, PMD menyayangkannya.

Tengara terjadinya “serangan fajar” itu didapati Koran Pantura di Pilkades Bulu, Kraksaan. NN, salah seorang warga setempat mengaku mendapatkan uang hingga Rp 375 ribu dari 3 orang calon. Di mana ada calon yang memberikan mulai dari Rp 75 ribu, Rp 100 ribu, bahkan Rp 200 ribu.

Menanggapi tengara ini, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Samsul Huda menyatakan sampai kemarin pihaknya sama sekali belum pernah mendapatkan laporan terkait adanya politik uang tersebut. Ia sangat menyayangkan jika hal tersebut benar-benar terjadi. Pasalnya, hal itu sudah jelas dilarang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Probolinggo nomor 28 tahun 2019.

Menurut Samsul Huda, panitia pilkades di tingkat desa juga tidak mengetahui adanya hal tersebut. “Panitia tidak ada yang tahu. Kalau panitia tahu, pasti dan harus melaporkan itu kepada pihak yang berwajib. Toh, kalau hal itu ada, pastinya juga tidak terang-terangan. Jadi,  sulit juga,” katanya kepada Koran pantura, Selasa (12/11).

Selanjutnya, ia mempersilakan saja jika ada calon kepala desa (cakades) yang melaporkan cakades lain menggunakan politik uang. Syaratnya, harus punya bukti.  “Silakan laporkan, baik ke pihak kepolisian maupun ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara, red) asal punya bukti-buktinya. Intinya, silakan proses sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.  (ay/iwy)


Bagikan Artikel