Politik & Pemerintahan

Wabup Minta Ada Patroli Serangan Fajar


KRAKSAAN – Gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan segera dilaksanakan pada Senin (11/11) pekan depan. Pesta demokrasi di tingkat desa tersebut mendapat perhatian dari Wakil Bupati Probolinggo H A Timbul Prihanjoko. Wabup mewanti-wanti Pilkades serentak ini agar tidak ada serangan fajar atau praktik politik uang di dalamnya.

Hal tersebut disampaikannya pada saat ditemui Koran Pantura di ruang kerjanya di kantor Wakil Bupati Probolinggo, Selasa (5/11) kemarin. Wabup meminta kepada pihak kepolisian,TNI, dan Linmas ambil bagian dalam pencegahan serangan fajar selama masa tenang.

“Masa tenang harus dikawal dan dijaga dengan adanya patroli serangan fajar. Setiap gerak-gerik cakades dan timsesnya harus dipantau agar tidak mendekati warga dengan cara-cara tak terpuji tersebut,” tegas Wabup Timbul.

Timbul menyebut, politik uang itu tidak ada faedahnya. Bahkan praktik yang biasa disebut serangan fajar itu hanya akan merugikan warga sekaligus calon kepala desa (Cakades) yang melakukannya.

“Bayangkan berapa banyak uang yang akan dikeluarkan untuk praktik beli suara itu. Saya yakin warga desa saat ini pikirannya sudah maju. Belum tentu mereka mencoblos cakades yang timses (tim sukses) nya memberi uang. Bisa jadi uangnya diambil, tapi coblos orang lain,” ungkapnya, Selasa (5/11) kemarin.

Jika hal tersebut terjadi, tentu cakades yang sudah menghamburkan uangnya akan terpukul. Selain tidak terpilih, tapi uangnya juga habis dan meninggalkan utang di sana sini. Wabup mengimbau agar hal itu dijauhi, dan sebaiknya cakades bersaing secara sehat dengan menawarkan visi dan misi, serta program yang masuk akal selama masa kampanye kepada para calon pemilihnya.

“Kalau ada warga yang masih menemui praktik tersebut. jangan segan untuk melaporkannya pada pihak panitia Pilkades ataupun pada pihak berwajib. Karena itu masuk kategori pelanggaran dalam pilkades,” terangnya.

Namun demikian, pria asal Maron ini berharap agar praktik politik uang itu tidak benar-benar terjadi dalam Pilkades serentak tahun ini. Menurutnya, langkah preventif dan sosialisasi kepada warga harus dijalankan secara maksimal agar praktik jual beli suara ini bisa diminimalisir. (tm/awi)


Bagikan Artikel