Politik & Pemerintahan

40 Cakades Ikrar Pilkades Damai


PROBOLINGGO – Sebanyak 40 Calon Kepala Desa (Cakades) dari 12 desa pelaksana Pilkades serentak Kabupaten Probolinggo berikrar damai. Sumpah mereka disaksikan langsung oleh Forkopimda di Pendopo Bupati Probolinggo, Rabu (23/10) kemarin.

Pada kesempatan itu, H Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI mengingatkan agar para Cakades berkompetisi secara sehat dan menghindari politik uang. Menurutnya politik uang tidak akan membawa kemaslahatan bagi warga terlebih pada pembangunan desa.

“Sebanyak apapun uang yang dipakai untuk membeli suara rakyat. Kalau tidak ditakdir untuk menjadi kepala desa, maka mustahil untuk menjadi kepala desa. Percayalah omongan saya ini, karena sudah ada banyak buktinya,” tegasnya, Rabu (23/10) kemarin.

Dijelaskannya dalam kontestasi Pilkades kali ini. Kepala desa haruslah bersaing secara sportif jangan memakai cara-cara kotor semisal dengan membongkar aib lawan politiknya. “Kalau memang kalah uang, jangan pasrah terus berdoa dan berusaha mendekati warga. Gugah hati mereka agar mau memberikan suara dukungannya,” jelas Hasan.

Tapi jangan sampai lupa untuk memperjuangkan nasib mereka saat telah terpilih. Dengan begitu, warga akan lebih bersimpatik dan tak akan tergoda oleh lembaran rupiah yang ditawarkan oleh para Cakades lainnya.

“Yang paling banyak mendapatkan hasil, barangkali justru tim sukses. Jadi lebih baik jangan pakai uang, tapi benar-benar turun dimasyarakat dan merangkul mereka untuk diajak bersama membangun desa yang lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut Hasan sempat menegaskan polemik Pilkades di Desa Kecik dan Bulu tidak seharusnya terjadi. Apabila baik Panitia Pilakdes dan Bacakades lebih dapat memahami aturan yang telah ada dalam Perbup tentang Pilakdes.

“Aturannya sudah jelas bahwa Bacakades tunduk dan patuh pada apapun hasil dan keputusan dari panitia Pilkades. Begitu juga sebaliknya panitia Pilkades jangan takut mencoret bacakades yang tidak memenuhi syarat,” tegasnya.

Jadi menurutnya aksi pengunduran diri ataupun gugatan PTUN adalah hal yang tak sepatutnya dilakukan baik oleh pantia Pilkades maupun Bacakades. Karena hal tersebut justru menunjukkan sikap ketidakdewasaan dan ketidak profesionalan Panitia dan Bacakades dalam berepolitik dan berdemokrasi di tingkatan desa. “Mari bersama jaga Pilkades serentak 2019 ini. Sebagai pilkades yang aman, jujur, dan adil,” ingatnya.

Sementara itu Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana Sari meminta kepada semua pihak khususnya Forkopimka agar pro aktif. Termasuk peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bakesbangpol yang harus aktif memantau dan memonitor kondisi di lapangan.

“Setiap perkembangan terbaru Pilkades harus disampaikan pada saya. Karena pesta demokrasi di tingkat desa ini tidak boleh sampai diciderai oleh hal-hal yang dapat menimbulkan aksi anarkis. Saya tidak mau itu, harus dicegah dan harus damai,” papar Tantri. (tm/ra)


Bagikan Artikel