Politik & Pemerintahan

Tersisih, Bacakades Wadul DPRD

PAJARAKAN – Sulistyowati, salah satu bakal calon kepala desa (bacakades) yang gagal ditetapkan sebagai calon kepala desa (cakades) di Pilkades Bulu, Kecamatan Kraksaan, wadul dewan. Kemarin (22/10) ia mendatangi gedung DPRD Kabupaten Probolinggo di Pajarakan, dengan ditemani oleh anaknya, Muhammad Taufani Setiawan.

Pemuda yang akrab disapa Taufan itu mengaku ikut mendampingi ibunya untuk mengadu kepada ketua DPRD. Pengaduan itu disampaikan secara tertulis. Taufan menyebut Pilkades Bulu kurang adil. Ia berharap surat tersebut bisa segera ditindak-lanjuti.

Ia mencatat bahwa panitia Pilkades Bulu mempunyai 2 kesalahan. Pertama adalah tentang pengumuman hasil klarifikasi berkas dan waktu penerimaan pendaftaran calon yang melewati batas. “Hasil keputusan klarifikasi panitia sudah menggugurkan Abdul Kadir dengan surat kesehatannya yang tidak lolos,” katanya.

Kedua, panitia dinilai kurang tegas, karena masih membuka pendaftaran bacakades pada 17 September lalu, meskipun sudah melewati ketentuan waktu panitia.

“Di banner, panitia membuka pendaftaran 5 – 17 September mulai pukul 08.00 – 14.00. Sedangkan Abdul Kadir dan Ahmad Su’aib daftarnya sekitar pukul 16.00 di hari terakhir. Itu pun berkasnya baru selesai sekitar Isya. Saya berani ngomong seperti ini, karena saya punya bukti rekaman videonya,” katanya.

Ia mengatakan, bukan hanya DPRD yang ia surati, namun juga ada beberapa instansi terkait lainnya. “Ada 5 surat, untuk panitia, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), ketua DPRD, ketua Komisi A, dan Camat Kraksaan. Isinya tentang 2 kesalahan panitia itu,” ungkap Taufan.

Ia mengakui masih belum bisa menerima keputusan dari panitia Pilkades Bulu yang menggagalkan Sulistyowati sebagai cakades. Tak tanggung-tanggung, ia juga berjanji untuk membawa perkara ini ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya.

“Kalau tak kunjung ditanggapi, kami akan layangkan surat kedua tentang surat pertama kepada yang terhormat Bupati Probolinggo, tembusannya ke Kapolres dan Dandim. Kalau masih tidak ada tanggapan, baru kami akan ke PTUN,” katanya. (ay/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan