Politik & Pemerintahan

Kasus Kadir Berpotensi PAW


PROBOLINGGO – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum. Yakni pada kasus yang menjerat Abdul Kadir salah satu anggota Dewan.  Seperti diketahui, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah ditahan atas kasus ijasah palsu.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo.  Pihaknya tidak akan turut campur dalam masalah hukum yang mendera anggota fraksi Partai Gerindra tersebut.

Dia menilai, posisi DPRD Kabupaten Probolinggo dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya proses hukum anggotanya itu pada pihak penyidik Polres Probolinggo. “Soal kasus ijasah palsu itu, kami tidak akan ikut campur ataupun menyiapkan kuasa hukum tambahan. Biar yang bersangkutan yang menyediakan sendiri,” ungkapnya, Selasa (15/10) kemarin.

Dia juga menyampaikan wewenang pihaknya berdasarkan Undang-Undang. Yaitu jika status Abdul Kadir sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Dalam hal ini DPRD Kabupaten Probolinggo akan meminta kepada pimpinan DPC Partai Gerindra untuk segera melakukan pergantian antar waktu (PAW). Proses disesuaikan dengan mekanisme partai yang bersangkutan.

“Aturannya kan sudah jelas kalau terlibat kasus hukum pidana dan diputus bersalah. Maka anggota dewan, siapapun itu harus diberhentikan melalui mekanisme partai,” tegasnya.

Sementara itu salah seorang tim kuasa hukum Abdul Kadir Khosnan Taufik, mengaku sangat kecewa. Menurutnya pimpinan DPRD KAbupaten Prbolinggo menunjukkan sikap tak empati. Pasalnya, hingga saat ini status kliennya masih sah sebagai salah seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Dapil II yang mewakili kecamatan Besuk, Gading, dan Kraksaan.

“Saya tegaskan kembali klien saya ini hanyalah korban aksi penipuan oleh pimpinan partainya. Dan kami akan buktikan keterlibatannya itu,” tandasnya. (tm/ra)


Bagikan Artikel