Politik & Pemerintahan

Pelapor: Tersangka Dewan Ijazah Palsu Seharusnya Bertambah

PROBOLINGGO – Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Kadir (AK) telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga telah ditahan oleh penyidik Polres Probolinggo terkait kasus dugaan ijazah palsu. Namun LSM Permasa, pihak pelapor, menyatakan jumlah tersangka seharusnya bisa bertambah.

Ketua LSM Permasa Saudi Hasyim Jahur selaku pihak pelapor mengapresiasi kinerja Polres Probolinggo yang tetap menahan AK meski telah berstatus anggota dewan. Namun warga Desa Sebaung, Kecamatan Maron ini meminta kepada pihak penyidik agar kasus ini tak hanya berhenti pada penahanan Abdul Kadir.

“Kami memohon agar kasus ini benar-benar dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Karena peredaran ijazah palsu di kabupaten Probolinggo ini sepertinya sudah meluas. Jadi, harus diungkap siapa dalang di balik itu,” ungkapnya, Minggu (6/10).

Pihaknya mengaku telah melakukan investigasi lanjutan terkait ijazah palsu milik AK. Ia menyebut setidaknya terdapat 5 orang lain yang berperan dalam pembuatan ijazah tersebut. Ada yang menjadi inisiator pembuatan ijazah palsu, hingga pembuat ijazah palsu. Bahkan Saudi menyebut yang membuat ijazah tersebut adalah seorang oknum PNS di lingkungan Pemkab Probolinggo.

“Sebelumnya kami sebutkan 8 orang, tapi berdasarkan investigasi terbaru, setidaknya ada 5 orang oknum yang layak dijadikan sebagai calon tersangka,” tegasnya.

Saat ditanya siapa sajakah kelima oknum pembuat ijasah palsu itu, Saudi enggan membeberkannya secara gambalng. Sebab menurutnya, hal itu erat kaitannya dengan proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh pihak penyidik Polres Probolinggo. “Yang jelas ada oknum PNS di lingkungan Dispendik dan juga pegawai di Kecamatan Sumberasih,” sebutnya.

Ia juga mengomentari nama Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo Jon Junaidi yang disebut-sebut sebagai pihak yang memfasilitasi pembuatan ijazah palsu milik AK. Saudi menyebut bahwa hal itu bisa saja benar. Apalagi berdasarkan pengakuan AK kepada Saudi, AK mengatakan bahwa pihak yang yang membantu membuatkan ijazahnya adalah ketua partainya. “Kalau ditanya apakah dia termasuk atau tidak dalam hasil investigasi calon tersangka versi kami, jawabannya iya,” kata Saudi.

Sementara itu kuasa hukum Abdul Kadir, Hosnan Taufiq mengatakan, penyidik Polres Probolinggo seharusnya tidak tebang pilih. Jika AK diproses secara hukum, maka pihak-pihak lain yang dinilai terkait ijazah tersebut juga harus mendapat perlakuan yang sama.

Hosnan menyatakan bahwa AK adalah korban dari elit politik DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo. “Kalau mau diungkap, ungkap sekalian. Nanti dibuktikan di pengadilan siapa yang bersalah. Kasihan klien kami itu, dia hanya korban,” sergahnya. (tm/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan