Politik & Pemerintahan

PKB Jadi Oposisi, Mendukung Program yang Baik

PROBOLINGGO – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo dalam Pilbup 2018 bukan termasuk parpol pengusung pasangan HATI, tetapi malah menjadi kompetitor. Karena itu, PKB melalui legislatif malah menyatakan siap menjalankan posisi sebagai oposisi program.

Lukman Hakim, politisi dari PKB yang menduduki kursi wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, menyatakan bahwa pihaknya memang siap mendukung pemerintah. Terutama agar program-programnya demi mencapai Probolinggo yang maju bisa terwujud.

“Kami memang oposisi, tapi oposisinya oposisi program. Jadi ketika program itu bersentuhan  untuk kebaikan masyarakat, kami back-up,” kata Lukman kepada Koran Pantura, Minggu (15/9).

Namun, pria yang dalam Pemilu Legislatif 2019 lalu terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Probolinggo tersebut mengaku akan tetap konsisten sebagai oposisi. Yaitu dengan terus melakukan kontrol terhadap segala kebijakan pemerintah. “Tetapi PKB tetap kami akan menjadi kontrol terhadap pemerintahan Kabupaten Probolinggo, karena ini sudah instruksi partai,” katanya.

Sebagai anggota legislatif yang terpilih dari partai tersebut, ia menjelaskan bahwa salah satu kontrol yang akan dilakukan adalah dengan teliti terhadap penganggaran program yang dilakukan oleh pihak eksekutif.

“Memang dalam hal ini PKB sudah melakukan rapat. Dan hasil dari rapat itu kami menjadi bagian dari oposisi, tapi oposisi program. Karena dalam politik, oposisi itu juga tetap harus berkomunikasi.” (Ali Ya’lu/Koran Pantura)

“Sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi, red) kami kan termasuk hal penganggaran. Jadi nanti kami lihat di Banggar (Badan Anggaran, red) itu, kami akan teliti. Kalau programnya itu bermanfaat bagi masyarakat, kami setujui. Tetapi kalau program itu perlu tanda tanya dari kami, kami pasti tanyakan,” jelas Lukman.

Sikap oposisi yang diambil oleh PKB itu menurut Lukman, sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan Pilbup Probolinggo 2018. Hal itu menurutnya murni kebijakan partai, yaitu untuk terus selalu menjadi kontrol dari pihak eksekutif.

“Memang dalam hal ini PKB sudah melakukan rapat. Dan hasil dari rapat itu kami menjadi bagian dari oposisi, tapi oposisi program. Karena dalam politik, oposisi itu juga tetap harus berkomunikasi,” ungkapnya. (ay/iwy)

           

 


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan