Politik & Pemerintahan

Pilkades Serentak Tak Pakai Aturan Domisili

PROBOLINGGO – Pilkades Serentak di 12 desa di Kabupaten Probolinggo dijadwalkan akan dilaksanakan pada 11 November 2019. Yang menarik, pada Pilkades tahun ini aturan domisili minimal 1 tahun di desa tempat pemilihan, tak lagi dipakai sebagai syarat mendaftar sebagai calon kades (cakades).

Hal tersebut diungkapkan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Samsul Huda. Ia menyebutkan bahwa aturan tersebut telah dihapus sejak tahun 2017 lalu. Ini berkat adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review yang diajukan oleh Apdesi terhadap pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

“Berkat adanya judicial review tersebut, kini setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di seluruh wilayah NKRI,” ungkap Samsul Huda, Senin (9/9).

Disebutnya, khusus untuk di Kabupaten Probolinggo, keputusan MK tersebut diperkuat dengan adanya Perbup nomor 28 tahun 2019 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. “Aturan dan regulasinya sudah sangat jelas diatur Permendagri dan Perbup. Sehingga aturan domisili bukan lagi pengganjal utama seseorang untuk maju sebagai cakades,” sebutnya.

Namun demikian, Samsul menjelaskan bahwa bukan jaminan meski kandidat dari luar desa bisa mendaftar di desa yang bukan domisilinya. Akan semakin membuat jumlah kandidat cakades membengkak. Sebab, masih banyak persyaratan lain yang juga harus dipenuhi dan tentunya lolos tahapan verifikasi oleh panitia Pilkades.

“Masalah muncul apabila jumlah kandidat cakades hanya 1 orang atau tunggal. Maka proses pilkades harus diundur selama 20 hari agar ada kandidat lain yang maju sebagai pesaing,” jelasnya.

Apabila masih tetap tak kunjung ada kandidat lain yang maju sebagai pesaing,  dan telah melebihi batasan waktu, maka dengan sangat terpaksa Pilkades harus ditunda dan diikutkan pada gelombang Pilkades serentak selanjutnya.

“Itu bisa tahun 2020 atau bahkan 2021 mendatang, tergantung jadwalnya. Tapi kami berharap itu tak sampai terjadi dan setiap desa lebih dari satu kandidat yang mencalonkan diri,” ujarnya.  (tm/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan