Politik & Pemerintahan

5 – 17 September Pendaftaran Calon Kades


KRAKSAAN – Tahapan Pilkades Serentak 12 desa di Kabupaten Probolinggo sudah menetapkan panitia di masing-masing desa. Kini, seluruh panitia tengah mengikuti pelatihan bimtek untuk mempersiapkan pembukaan pendaftaran  para calon kades. Rencananya, pendaftaran calon kades akan dibuka dari tanggal 5-17 September.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda mengatakan, saat ini para panitia pilkades yang telah dibentuk itu tengah menjalani bimtek persiapan pilkades. Itu untuk memantapkan langkah dan tahapan pilkades selanjutnya. “Nanti biar paham tupoksi tahapan pilkades,” jelasnya, Rabu (4/9).

Sebab, lanjutnya, pada 5-17 September mendatang akan dibuka pendaftaran calon kades. Pendaftaran itu dibuka selama 9 hari kerja. Sehingga para calon kades bisa mendaftarkam diri pada jenjang waktu yang telah ditetapkan. “Hari libur kan nggak dihitung. Jadi hanya 9 hari aktif saja,” paparnya.

Sebelum memulai tugasnya, jajaran panitia Pilkades dari 12 desa penyelenggara, mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemkab Probolinggo. (Tunjung Mulyono/Koran Pantura)

Jika saat pendaftaran hanya ada satu orang yang mendaftar pada satu desa, kata Syamsul, waktu pendaftaran akan diperpanjang. Nah, kalaupun selama masa perpanjangan jumlahnya masih belum sesuai dengan prosedur, pihaknya akan menunda pilkades di desa tersebut. “Jadi prosedurnya begitu,” ujarnya.

Masih kata Syamsul, pilkades yang ditunda akan diikutkan dalam pilkades serentak berikutnya. Itu pun kalau dalam satu desa itu hanya satu orang atau tidak ada sama sekali yang mendaftar. “Tapi kami sudah berupaya dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak desa agar itu bisa diantisipasi,” paparnya.

Beri Bimtek Panitia Pilkades

Panitia pilkades dari masing-masing desa sudah terbentuk. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk panitia pilkades tersebut. 

Kegiatan bimtek digelar di ruang pertemuan Hotel Paseban Sena di Jl Suroyo Kota Probolinggo, dilangsungkan Senin hingga Rabu (2-4/9). Bimtek itu diikuti oleh 76 orang peserta terdiri dari panitia pilkades dari 12 desa sebanyak 60 orang, dan panitia pilkades tingkat Kabupaten Probolinggo dari unsur kecamatan sebanyak 16 orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada panitia pilkades. Terutama tentang tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Probolinggo tahun 2019.

“Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan panitia pilkades dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Probolinggo tahun 2019, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya, Rabu (4/9).

Sementara, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Probolinggo Supriadi mengatakan, pemilihan kepala desa tidak hanya menjadi sarana pendidikan politik masyarakat. Pilkades juga merupakan momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi secara jujur.

“Kepala desa terpilih bukanlah tujuan akhir dari pelaksanaan Pilkades, akan tetapi bagaimana menghasilkan kepala desa terpilih yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk masa 6 (enam) tahun pemerintahan desanya,” katanya.

Menurut Supriadi Kabupaten Probolinggo sudah punya Peraturan Bupati nomor  28  tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Adanya perbup tersebut menunjukkan keseriusan Pemkab Probolinggo untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang demokratis, jujur, adil dan akuntabel. Termasuk Pilkades Serentak 2019 ini.  

“Bimbingan teknis kepada panitia pemilihan kepala desa ini sangat penting. Karena untuk meningkatkan pengetahuan dan persamaan persepsi terhadap peraturan perundang-perundangan serta mitigasi resiko dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa,” jelasnya.

Lebih lanjut Supriadi menyebutkan panitia pemilihan kepala desa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemilihan. Semua pihak tentunya menginginkan terlaksananya pilkades dengan sumber daya manusia panitia yang profesional dan penuh tanggung jawab. Dan pelaksanaannya terhindar dari  adanya sengketa pasca pemungutan suara.

“Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pilkades ini kami nilai sangat penting, agar panitia pilkades memiliki bekal yang cukup dan cakap dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa,” kata Supriyadi. (tm/iwy)

 


Bagikan Artikel