Politik & Pemerintahan

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Dewan, Tunggu Surat Izin Gubernur


PROBOLINGGO – Abdul Kadir, calon terpilih DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Gerindra, tetap dilantik sebagai wakil rakyat pada Jumat (30/8) lalu. Kasus dugaan ijazah palsu yang dialaminya, tak menghambatnya menjalani prosesi pelantikan. Hal itu mendapat respons dari Ketua LSM Persatuan Masyarakat Bersatu (Permasa) HM. Saudi Hasyim Jahur.

Saudi menyayangkan pelantikan terhadap Abdul Kadir. Menurutnya, pelantikan itu tidak sepatutnya dilaksanakan terhadap seorang caleg yang sedang tersandung kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. “Pelantikan itu saya boleh katakan terlalu nekat, padahal sudah tahu kalau ijasah yang dipakai itu palsu,” kata Saudi, Minggu (1/9).

Menurutnya, saat ini laporan dugaan ijazah palsu yang diajukannya kepada Polres Probolinggo sudah pada tahap penyidikan. Bahkan ia mengatakan, pihak penyidik telah memanggil sejumlah saksi dari pelapor.

“Selain itu juga penyidik telah meminta keterangan dari para saksi ahli terkait ijazah palsu itu. Termasuk didalamnya memintai keterangan dari pimpinan yaysan Amanah yang namanya dicatur oleh terlapor. Pemeriksaan itu berjalan sambil menunggu turunnya surat izin pemeriksaan terhadap anggota dewan dari Gubernur,” ungkapnya.

Saudi mengatakan, surat izin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa itu dibutuhkan oleh penyidik untuk memeriksa terlapor. Sebab terlapor berkapasitas sebagai anggota dewan terpiih yang telah dilantik. Polisi membutuhkan izin tertulis untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap terlapor atas kasus dugaan penggunaan ijazah palsu.

“Surat permintaan penyidikan itu sudah diajukan penyidik. Kira-kira butuh waktu satu bulan untuk turunnya surat ijin itu. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor untuk menjalani pemeriksaan atas kasus tersebut,” papar Saudi.

Surat ijin tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang memberatkan bagi terlapor. Khususnya apabila kasus ini sampai dinyatakan berkasnya lengkap atau P21 dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri. Hingga akhirnya dipersidangkan oleh Pengadilan negeri.

“Yang jelas surat izin Gubernur itu dapat menjadi salah satu alat bukti, melengkapi beberapa alat bukti lainnya yang telah ada seperti keterangan dari para saksi pelapor, serta surat pernyataan dari lembaga yang namanya dicatut dalam hal ini Dispendik dan yayasan Amanah,” kata warga Desa Sebaung, Kecamatan Gending ini.

Saudi mengklaim Abdul Kadir tak akan bertahan lama menjabat sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. “Kami yakin regulasi tersebut akan tetap ditegakkan oleh Partai Gerindra lewat langkah PAW (Penggantian Antar Waktu). Sedangkan oleh pihak Kepolisian lewat penahanan atas dasar keterlibatan dalam kasus pemalsuan dokumen negara itu,” tegas Saudi. (tm/eem)


Bagikan Artikel