Politik & Pemerintahan

Duga Pendamping PKH Bergaji Ganda


PROBOLINGGO – Pulahan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Probolinggo diduga menerima gaji dobel. Yang dimaksud gaji ganda atau dobel itu masing-masing adalah gaji pendamping dan sertifkasi guru dari Kementerian Agama (Kemenag). Padahal, dua gaji itu sumber dana sama, yakni dari APBN.

Hal itu terungkap saat pegiat anti korupsi melakukan audiensi dengan kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, kemarin (27/8). Berdasar data yang dihimpun, sedikitnya ada 33 pendamping PKH yang diduga menikmati gaji ganda selama beberapa tahun terakhir.

Mereka tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Gaji ganda ini sesuai tugas mereka sebagai pendamping PKH dan guru bersertifikasi. Gaji itu berasal dari APBN. Sehingga berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

“Dari penelusuran kami, mereka menikmati gaji karena dobel job (pekerjaan ganda). Gaji itu sama-sama bersumber dari APBN. Artinya negara menggaji satu orang sebanyak 2 kali. Ini sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran negara. Padahal dalam klausulnya, pendamping PKH itu, tidak boleh merangkap jabatan atau pekerjaan,” Jelas Samsuddin, penggiat anti korupsi, kemarin.

Nama-nama itu, menurut Samsudin masuk dalam Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenag sebagai Sistem Online Pengendalian dan Pengawasan Internal PTK Kemenag. Dimana namanya mempunyai Nomor Registrasi Guru (NRG).

Itu artinya mereka tercatat sebagai guru bersertifikat dan berhak mendapat Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sesuai dengan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik.

Dalam sebulan, mereka mendapat gaji dobel Rp 3,9 juta bahkan lebih. Rinciannya untuk pendamping PKH dalam sebulan digaji antara Rp 2,4 hingga Rp 3,1 juta. Sedangkan TPG yang didapat sebagai guru, minimal Rp 1,5 juta sebulan. Dengan begitu, mereka mendapat alokasi dana dari 2 kementerian berbeda, yakni Kementerian Sosial dan Kementerian Agama.

“Dobel job ini, kami temukan sudah terjadi sejak 2015 lalu. Sehingga ada double accounting alias anggaran  ganda. Temuan ini sudah kami laporkan ke Dinsos dan Kemenag Kabupaten Probolinggo, agar ditelaah dan segera mengambil kebijakan,” ungkap Samsudin yang menjabat Bupati Lira Probolinggo. (rul/iwy)


Bagikan Artikel