Politik & Pemerintahan

Soal Seragam, Sekwan Diduga Salah Prosedur


PROBOLINGGO – Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Probolinggo diduga salah prosedur dalam proyek pengadaan PSL (Pakaian Sipil Lengkap) dan PSH (Pakaian Sipil Harian) bagi para anggota dewan. Sebab, proyek pengadaan barang dan jasa senilai Rp 156.750.000 tersebut sudah digarap sebelum ada penandatanganan kontrak.

Berdasar informasi yang dihimpun, penandatanganan kontrak pengadaan seragam ini seharusnya baru dilakukan kemarin (23/7). Namun proyek yang teregister nomor 264410 di LPSE Kota Probolinggo tersebut ternyata sudah lebih dulu dikerjakan seminggu sebelumnya yakni, Rabu (17/7) lalu. Pekerjaan itu berupa pengukuran untuk seragam para anggota dewan baru, bersamaan dengan acara Sosialisasi Anti Korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di gedung DPRD.

Dugaan kesalahaan prosedural itu diungkap salah satu caleg terpilih, kemarin siang. Menurutnya, proyek pengadaan barang dan jasa tersebut seharusnya dikerjakan setelah kontrak ditandatangani, apapun alasannya. “Ini kan sudah melanggar aturan. Kalau begitu caranya, kan terkesan ada permainan,” kata politisi yang enggan namanya ditulis itu.

Ia yakin, pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut belum mengantongi legalitas berupa surat perintah kerja (SPK). Sebab, kontrak kerjanya memang belum ditandatangani. “Ayo sampeyan pikir. Proyek itu dikerjalkan minggu lalu. Sedangkan penandatanganan kontraknya hari ini. Lantas, pihak ketiga yang mengukur baju itu atas perintah siapa,” tegasnya kemarin.  

Ia berharap, cara-cara seperti itu tidak dilakukan lagi. Apapun nama proyeknya, lanjutnya, harus dikerjakan setelah kontrak diteken, atau setelah pihak ketiga mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK). “Meskipun proyek ini penunjukan langsung (PL) ya tetap harus mengikuti tahapan,” tambahnya.

Jika diperkirakan waktu penggarapan seragam dengan pelantikan tidak cukup, maka penandatanganan kontrak dimajukan. Proyek tersebut seharusnya diumumkan di awal-awal tahun anggaran. “Apapaun alasannya, itu sudah tidak benar. Kalau beralasan waktunya mepet karena seragam tidak bisa dikerjakan dalam satu bulan, ya tendernya dimajukan,” tegasnya.

Sementara, Plt Sekwan Kota Probolinggo Warsito saat dikonfirmasi sejumlah wartawan membenarkan kalau penandatanganan kontrak proyek itu baru dilakukan kemarin. Menurutnya, hal itu dilakukan karena khawatir pekerjaan seragam 40 anggota dewan tidak selesai saat pelantikan pada 24 Agustus. Karena itu, pengukurannya dimulai seminggu sebelumnya. “Ya, memang penandatanganan kontraknya hari ini,” ujarnya. 

Pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut melakukan pengukuran saat ada acara sosialisasi anti korupsi oleh KPK, karena sudah ditunjuk langsung oleh sekwan. Pihak sekwan melakukan hal itu berdasakan ketetapan yang didapat dari KPU. “Setelah menerima surat ketetapan dari KPU, kami langsung kirim surat ke pejabat pengadaan. Terus kami menunjuk pihak ketiganya,” ujarnya.

Saat ada acara sosialisasi dari KPK itulah kontraktor yang ditunjuk melakukan pengukuran seragam terhadap calon anggota DPRD 2019-2020 yang bakal dilantik dilantik 24 Agustus mendatang.

Warsito menegaskan, pengukuran dilakukan lebih dulu semata-mata karena khawatir pengerjaannya tidak selesai saat tiba hari pelantikan. “Biasanya pekerjaan seragam memakan waktu minimal 40 hari. Yang mengerjakan  saya lupa nama CV-nya. Anugerah apa gitu…” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel