Politik & Pemerintahan

225 Dewan Jadi Tersangka Korupsi


PROBOLINGGO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut institusi paling banyak melakukan korupsi adalah legislatif. KPK menyebut dari 2014 hingga 2019 sudah ada 255 anggota DPR dan DPRD yang sudah ditetapkan atau menjadi tersangka kasus korupsi.

Setelah anggota dewan, jumlah tersangka korupsi terbanyak berikutnya dari kalangan eksekutif, yaitu mencapai 203 orang dalam kurun waktu yang sama. Mereka terdiri atas pejabat eselon I, II dan eselon III.

Kemudian peringkat ketiga adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah, jumlahnya mencapai 108 tersangka. Peringkat keempat,   kalangan menteri atau kepala K/L sebanyak 27 tersangka. Berikutnya, hakim 22 tersangka; 20 gubernur; 7 jaksa dan komisioner; 11 pengacara; 6 korporasi; 4 duta besar; dan 2 tersangka polisi.

Lalu untuk angka korupsi di pihak swasta, menurut KPK, jumlahnya melebihi DPR / DPRD, yaitu sebanyak 258 tersangka. Selebihnya ada sebanyak 114 tersangka lainnya.

Paparan itu disampaikan Penasihat KPK RI Budi Santoso dalam sosialisasi anti korupsi di DPRD Kota Probolinggo, kemarin (17/7). Sosialisasi itu ditujukan kepada para anggota DPRD dan pimpinan partai politik. Turut hadir di acara yang berlangsung di gedung utama DPRD tersebut, 18 anggota dewan terpilih, Kejaksaan Negeri, KPU, serta stakeholder.

Sebanyak 18 anggota dewan terpilih, Kejaksaan Negeri, KPU, serta stakeholder juga hadir di acara yang berlangsung di gedung utama DPRD Kota Probolinggo. (Agus Purwoko/Koran Pantura)

Dalam kesempatan itu, Budi Santoso juga menyebut angka peringkat korupsi di setiap provinsi. Berdasarkan data penindakan KPK, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, korupsi terjadi di 25 provinsi. Dan dari tahun 2014 sampai 2019, peringkat pertama adalah Jawa Timur dengan 85 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 84 kasus, 60 kasusu di Sumatera Utara, dan 49 di Jawa Tengah.

Peringkat selanjutnya, Kepulauan Riau 45 kasus; 25 kasusu di Lampung; 22 kasus terjadi di Bengkulu; 18 kasus di Sumatera Selatan; 17 di Kalimantan; 14 Nangroe Aceh Darussalam (NAD); 12 kasus terjadi di Jambi; 10 kasus di Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan;  8 kasus di Sulawesi Tenggara; 5 kasus di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan serta Bali; 4 kasus di Kalimantan Tengah; dan 3 kasus di Sumatera Barat.

Sedangkan untuk jenis perkaranya, lanjut Budi, kasus penyuapan adalah  yang tertinggi, dengan 65 persen atau 602 perkara. Peringkat kedua ialah pengadaan barang dan jasa, dengan 21 persen atau 195 perkara. Berikutnya penyalahgunaan anggaran 5 persen atau 47 perkara; TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) 3 persen atau 31 perkara.  Pungutan atau pemerasan 3 persen atau 25 perkara; 2 persen perizinan atau 23 perkara;  dan terakhir kasus merintangi proses KPK 1 persen atau 10 perkara.

“Perkara merintangi proses KPK seperti pada kasus E-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Itu pengacara dan dokternya, jadi tersangka. Karena merintangi proses KPK dengan merekayasa dan berbagai alasan saat penyidikan Setya Novanto,” tandasnya.

Disebutkan, salah satu upaya mencegah korupsi adalah sosialisasai yang dilakukan saat ini. Hal itu, sesuai tugas dari KPK. Menurutnya, ada beberapa aspek pencegahan KPK yakni, LHKPN, gratifikasi, pendidikan antikorupsi, sosialisasi pemberantasan korupsi, kampanye antikorupsi, dan kerja sama dengan elemen masyarakat, mulai ASN, legislatif, eksekutif,  ormas, LSM, pelajar, dan lainnya.

“Kita tidak bisa bekerja sendirian untuk mencegah dan memberantas korupsi, oleh karenanya kita perlu kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.

Budi, mengapresiasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPRD. Dari 29 anggotanya, seluruhnya sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Budi meminta LHKPN yang 100 persen itu dipertahankan dan dilakukan juga oleh 18 anggota dewan baru yang sebentar lagi akan dilantik. “DPRD yang akan berakhir masa jabatannya sudah bagus soal LHKPN-nya. Ini harus ditiru oleh penggantinya. Yang 18 orang itu,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel