Politik & Pemerintahan

Pemkab Probolinggo Gelar Rembuk Stunting


PROBOLINGGO – Dalam rangka menjaga konsistensi upaya menurunkan angka stunting di wilayahnya, Pemkab Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo menggelar rembuk stunting tahun 2019. Kegiatan digelar di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Selasa (16/7).

Rembuk stunting bertema “Strategi konvergensi penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Probolinggo” ini dihadiri oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari SE, Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Probolinggo Hj. Sudjilawati Soeparwiyono.

Hadir pula, Wakil Rektor 3 Bidang Kerjasama Universitas Airlangga Surabaya Prof. Moch Amin Alamsyah, Manager Indonesia Country Office Vitamin Angels Otte Santika, Rektor Universitas Panca Marga Probolinggo Prof. Mohammad Haris, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kemendagri Achmad Hariyadi, serta sejumlah pejabat Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan diikuti 400 peserta aktif dari berbagai unsur yang menjadi stakeholders pencegahan stunting di Kabupaten Probolinggo. Terdiri dari Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Probolinggo, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Muslimat NU dan organisasi wanita, para camat, kepala desa, Forum CSR, serta organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan langsung oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari SE. Nota kesepahaman tersebut berkaitan dengan komitmen bersama seluruh pihak. Termasuk dengan Universitas Airlangga Surabaya melalui program Layanan Terpadu Pranikah (Laduni). Program ini merupakan salah satu program nyata untuk menurunkan angka stunting di 18 desa di 8 kecamatan tertinggi di Kabupaten Probolinggo.

Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo mengungkapkan, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023, Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo telah menetapkan 17 sasaran prioritas pembangunan daerah. Satu di antaranya adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan masyarakat.

“Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, dalam indeks pembangunan kesehatan masyarakat, menetapkan bahwa variabel prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus merupakan tiga indikator mutlak dan diberikan bobot utama masing-masing 5 poin,” ungkapnya.

Menurut Tutug, selama ini Pemkab Probolinggo telah mengintensifkan intervensi peningkatan status gizi anak balita. Namun masih terdapat balita stunting, anak-anak yang pendek dan sangat pendek.

“Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting,” terangnya.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, isu stunting merupakan salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo pada periode 2019-2024. Di mana seluruh Gubernur, Bupati, Camat hingga Kepala Desa diinstruksikan untuk bersinergi menurunkan stunting di wilayahnya.

“Prevalensi stunting di Kabupaten Probolinggo tahun 2013 sebesar 49,9% dan menurun sebesar 9,5% menjadi 39,9% pada tahun 2018. Kegiatan ini sangat penting dengan harapan duduk bersama untuk memberikan perhatian dan komitmen menurunkan stunting melalui sumberdaya yang ada dengan APBD maupun Dana Desa,” katanya.

Supaya stunting tidak terjadi di Kabupaten Probolinggo, maka Bupati Tantri meminta agar pencegahan dan penanggulangan stunting difokuskan terhadap 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bayi yang baru lahir. Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan, namun juga semua pihak yang ada di Kabupaten Probolinggo.

“Kepada seluruh Camat dan Kepala Desa di kabupaten Probolinggo, utamanya bagi camat di 8 kecamatan dan kepala desa di 18 desa yang masuk kategori stunting tertinggi, untuk berupaya bersama-sama mengedukasi masyarakat lewat program sertifikasi calon pengantin yang diharapkan mampu mebuat prevalensi stunting Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 mendatang di bawah 21 persen,” tegasnya.

Bupati Tantri juga menginstruksikan para Camat dan Kepala Desa untuk memastikan seluruh mandatory dalam mencegah stunting betul-betul terprogram dan teranggarkan dalam Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2020.

“Stunting adalah masalah bersama, jangan sampai ada salah penanganan apalagi pembiaran karena itu akan merugikan generasi penerus kita ke depan. Maka dari itu, mari bersama-sama memaksimalkan kader posyandu dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tantri didampingi Wabup Timbul dan undangan yang lain juga meninjau stand pameran yang dilakukan oleh 10 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Probolinggo dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Probolinggo. (tm/adv)


Bagikan Artikel