Politik & Pemerintahan

Diklat Kepemimpinan BKD, Pejabat Wajib Berinovasi


PROBOLINGGO – Pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi hanya dituntut memiliki kemampuan manjerial yang baik dalam mengelola dan memimpin para stafnya. Mereka juga wajib memiliki inovasi dalam upaya meningkatkan layanan publiknya. Hal inilah yang diwujudkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo melalui Diklat Kepemimpinan tingkat III angkatan VII tahun 2019 yang digelar 4 April sampai 19 Juli.

Aktivitas pegawai Pemkab Probolinggo tampak ketika Koran Pantura datang mengunjungi kantor BKD Kabupaten Probolinggo di Dringu, kemarin (16/7). Para pegawainya terlihat sibuk memeriksa laporan dan beraktifitas sebagaimana tugas masing-masing.

Namun, pemandangan berbeda tampak setelah jam istirahat siang. Sekitar 30 orang pegawai negeri sipil (PNS)  mengenakan seragam putih –hitam yang semula berada di dalam ruang pertemuan, saat itu terlihat ramai keluar. Mereka membawa berbagai keperluan seperti buku, alat tulis, dan sebagainya.

Setelah itu mereka silih berganti menerangkan dan memaparkan beragam inovasinya yang berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat sesuai dengan OPD yang menjad tempat tugasnya.

Ternyata puluhan PNS tersebut bukanlah pegawai biasa, melainkan pejabat eselon III yang sedang mengikuti dikalt kepemimpinan (diklat pim) tingkat III angkatan VII tahun 2019. Diklat ini diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Probolinggo bekerjasama dengan BPSDM (Badan Pengembangan Sumberdaya Daya Manusia) Provinsi Jatim.

“Tiga puluh pejabat eselon III atau setara Kabid pada dinas yang kami ambil untuk mengikuti diklat ini merupakan pejabat yang memiliki potensi pada masing-masing OPD,” ungkap Kepala BKD Kabupaten Probolinggo H. Doddy Nur Baskoro, S.Sos, M.Si ketika meninjau jalannya diklat tersebut, kemarin.

Dijelaskannya bahwa seorang pejabat membutuhkan kompetensi dalam hal inovasi  untuk pengembangan kinerja di OPD masing-masing. Bahkan disebutnya, adanya diklat ini sudah sesuai dengan peraturanan kepala lembaga administrasi negara  RI nomor 20 tahun 2015, tentang pengembangan SDM melalui diklat. “Jadi kegiatan ini sudah ada landasan hukumnya, dan mutlak harus diselenggarakan,” jelasnya.

Dijelaskan pula terkait kriteria peserta yang diambil, tidak sembarangan. Ada kriteria khusus selain pejabat eselon III, juga harus memiliki batas usia pensiun di atas empat tahun. Alasannya karena dengan sisa waktu pensiun tersebut, dirasa akan cukup bagi para peserta untuk mengaplikasikan hasil pelatihan yang diterimanya selama diklat.

“Kalau kurang  dari itu, khawatirnya inovasi yang mereka akan terapkan tidak cukup waktu dan tidak maksimal. Sehingga pejabat penggantinya juga akan kesulitan dalam melanjutkan inovasi tersebut,” kata Doddy.

Berbeda dari diklat-diklat sebelumnya, karena setiap peserta wajib memunculkan inovasi layanan publik bagi OPD-nya. Selain menerima materi di dalam dan luar kelas, peserta juga mendapat proyek perubahan yang sedianya wajib mereka presentasikan di hadapan para mentor.

Selanjutnya para peserta akan langsung praktik ke OPD masing-masing untuk menerapkan perubahan tersebut. Itu disebut sebagai laboratorium kepemimpinan. Dalam praktik tersebut setiap peserta akan mendapatkan arahan dari masing-masing mentor yaitu pimpinannya langsung. Hasil dari laboratorium itu akan diseminarkan sekitar 10 minggu mendatang.

“Jadi, setelah mengikuti diklat kepemimpinan ini peserta dikembalikan bukan hanya untuk melaksanakan tugas rutinnya, tapi juga menerapkan proyek perubahan. Makanya agar kinerja di masing-masing OPD tetap ada, kami batasi maksimal dua pejabat pada tiap OPD yang mengikuti diklat ini,” kata Doddy.

Dr Hary Wahyudi, SH. Msi selaku ahli utama BPSDM Jatim yang ditugaskan sebagai pembimbing perancangan inovasi peserta menambahkan cerita Kepala BKD Doddy Nus Baskoro. Hary mengatakan, pelaksananaa pelatihan dilakukan dengan proses on class materi selama 3 minggu dan praktik implementasi inovasi secara off class selama 2 bulan.

Sebelum menyusun rancangan inovasi tersebut peserta mendaptkan materi pembentukan tim efektif, membangun jejaring kerja, dan memilih stake holder yang dilibatkan dalam melakukan implementasi inovasi. Bahkan sebelumnnya peserta diajak mengikuti program semacam study banding untuk melihat inovasi di kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta selama 3 hari.

“Untuk proses pembelajaran di kelas, saya selaku coaching membagi 30 peserta tersebut kedalam 3 kelompok, bersadarkan kesamaan tematik inovasi dan pemudahan dalam melakukan pendampingan,” terangnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel