Politik & Pemerintahan

Pembentukan Panitia Pilkades Tunggu BPD


KRAKSAAN – Pemungutan suara pemilihan kades (pilkades) di 12 desa di Kabupaten Probolinggo direncanakan pada November mendatang. Dari 12 desa dimaksud, 11 di antaranya belum memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Nantinya, BPD membentuk panitia pilkades.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda menyampaikan, pemdes terkait harus membentuk BPD sebagai tahap awal. “Dari 12 desa yang akan menyelenggarakan pilkades, 11 desa harus menyusun pengurus BPD lebih dulu karena masa bakti BPD di 11 desa itu telah habis. Jadi, harus dilakukan penyusunan ulang. Kecuali Desa Clarak Kecamatan Leces,” ungkapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (15/7).

Pihaknya memasang target, penyusunan pengurus BPD rampung dalam pekan ini. Sebab setelah BPD terbentuk, maka tahap berikutnya akan dilaksanakan. Yaitu pembentukan panitia pelaksana pilkades. “Harus BPD dulu disusun. Karena itu yang nanti mengurus pembentukan panitia pelaksananya,” ungkap mantan Sekretaris Dispenduk Capil setempat ini.

Jumlah panitia pelaksana tergantung jumlah pemilih di setiap desa. Untuk desa dengan jumlah pemilih di bawah 2.000 pemilih tetap, panitianya paling sedikit berjumlah 3 anggota dan 6 pengurus harian.

Sementara untuk desa dengan pemilih tetap di atas 10.000 pemilih, maka jumlah panitia paling sedikit 21 anggota dengan 6 pengurus harian. “Jadi, tergantung banyaknya pemilih di setiap desa. Itu nanti yang menangani dari BPD,” kata Syamsul Huda.

Terkait anggaran pilkades dan insentif untuk panitia pelaksana, pihaknya masih belum bisa menyebutkan. Sebab, anggaran pilkades tersebut masih dalam pengajuan ulang melalui mekanisme Perubahan APBD 2019. “Awal pengajuan untuk anggaran pilkades sektiar Rp 300 juta. Sekarang masih pengajuan ulang,” terangnya. (yek/eem)


Bagikan Artikel