Politik & Pemerintahan

KPK Sebut Ada Laporan Korupsi di Kota


PROBOLINGGO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyatakan juga menerima laporan kasus korupsi di Kota Probolinggo. Bahkan laporan itu disebutkan berjumlah banyak.

Hal itu disampaikan Direktur Pengaduan Masyarakat pada KPK RI  Cahya Hardianto Harefa, saat pers rilis di gedung Shaba Bina Praja, kantor Walikota Probolinggo kemarin (15/7) sore. Menurutnya, ada banyak laporan korupsi di Kota Probolinggo yang masuk ke meja KPK. Hanya, ia tidak menyebutkan jumlah pastinya.

“Jangan tanya ke saya soal jumlahnya. Besok saja datang di acara pembukaan. Nanti di sana akan dijelaskan. Saya menyebut banyak, bukan berarti banyak. Tapi, ada,” kata Cahya kepada sejumlah awak media.

Untuk mengetahui pastinya, pejabat KPK kelahiran Nias, Sumatra Utara tersebut menyarankan untuk bertanya langsung ke pejabat KPK yang menangani. Tepatnya pada hari ini di acara pembukaan KPK Jelajah Negeri, Bangun Anti Korupsi di gedung Puri Manggala Bhakti, kantor Walikota Probolinggo.

Menurutnya, road show bus KPK ini tujuan awalnya memperkenalkan bus yang dimiliki KPK. Bus tersebut sebagai sarana KPK mendekati masyarakat. Bus berplat merah B 7002 SOA itu berfungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat. Baik soal korupsi atau persoalan lain yang terkait dengan fungsi dan kewenangan KPK.

Bus tersebut nantinya akan menjelajah 28 kota dan kabupaten se-Jawa dan Bali. Kota Probolinggo masuk giliran ke 7 usai road show di Surabaya. Kabupaten yang akan disinggahi selanjutnya yakni Kabupaten Situbondo. “Kota Probolinggo nomor 7 yang kami singgahi. Kami tiga hari di sini. Acaranya, sosialisasi pencegahan korupsi, pameran dan hiburan. Di tempat itu kami akan sosialisasi,” tambahnya.

Cahya menjelaskan, mereka yang akan dilibatkan dalam sosialisasi yaitu para bocah  TK hingga pelajar SMA dan sederajat. Selain itu sejumlah guru dan ASN di lingkungan Pemkot Probolinggo.

Pihaknya juga menghadirkan 4 kepala inspektorat kota dan kabupaten tetangga, yaitu Pasuruan dan Lumajang. “Masyarakat juga kami libatkan. Kami libatkan murid TK sampai SMA, karena pencegahan korupsi harus dimulai dari usia dini,” ujarnya.

Selain upaya pencegahan, KPK menurutnya juga telah melakukan upaya pembenahan sistem. Berupa sistem yang mempersulit seseorang atau pejabat untuk melakukan korupsi.

Lalu saat ditanya apakah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sudah bisa dipastikan lolos dari pantauan korupsi, Cahya menjawab tidak.  “Daerah yang mendapat WTP itu kan tata kelola keuangannya bagus. Belum tentu di sana tidak ada korupsi,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel