Politik & Pemerintahan

Kinerja Keuangan Pemkot Dinilai Menurun

 PROBOLINGGO – APBD Kota Probolinggo tahun 2018 defisit mencapai Rp 247,9 miliar. Namun, defisit itu berhasil ditutupi silpa yang mencapai Rp 266,4 miliar. Namun selain APBD defisit, kinerja keuangan Pemkot Probolinggo tahun 2018 dinilai menurun.

Penilaian itu disampaikan Fraksi PKB dalam sidang paripurna pendapat akhir (PA) fraksi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo tahun 2018, Senin (8/7) lalu. Adapun PA Fraksi PKB dibacakan Syaifudin. 

Fraksi PKB menilai kinerja keuangan pemkot menurun. Indikatornya, kekuatan anggaran 2017 ditarget mencapai Rp 904 miliar, dan realisasinya  Rp 910 miliar atau tercapai 100,74 persen. Sedangkan anggaran 2018 ditarget senilai Rp 1,1 triliun, dan terealisasi Rp 947,1 miliar atau 79,52 persen.  Meski demikian, pemkot mendapat prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualaian (WTP) untuk kedua kalinya.

Fraksi PKB menyatakan, menurunnya kinerja keuangan pemkot perlu dibenahi. Salah satu penyebabnya adalah perencanaan yang kurang matang akibat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak produktif. Karenanya Fraksi PKB meminta Walikota memberi reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja OPD. “Jika perlu, OPD yang kinerjanya kurang, anggarannya dikepras atau dikurangi,” tandasnya.

F-PKB juga meminta walikota melakukan pembinaan dan pembenahan pengelolaan aset daerah. Mengingat, hasil audit BPK RI menyebut akurasi inventarisasi aset belum optimal. Dokumen aset daerah yang disajikan kurang meyakinkan. Tak hanya itu, piutang pajak atau retribusi daerah juga harus segera diselesaikan.

Walau banyak catatan, Fraksi PKB kemudian menyatakan menerima raperda ini.  “Meski masih ada saran, F-PKB menerima dan menyetujui raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018,” pungkasnya.

Sementara itu, Fraksi PDIP juga menerima dan menyetujui raperda tersebut, dan tetap memberi catatan. Fraksi PDIP minta walikota membuat regulasi yang mengatur tempat parkir. Selain itu, keberadaan PKL di sejumlah jalur yang semrawut mengganggu arus lalu lintas dan keindahan kota, harus segera dicarikan solusinya. Itu demi kenyamanan pengguna jalan dan PKL itu sendiri.

Lalu, terhadap serapan anggaran di Dinkes dan RSUD dr Moh. Saleh dinilai tidak optimal, sehingga pelayanan terhadap masyarakat berkurang.

FPDIP juga meminta pemkot segera menertibkan dan menenindak tegas, bangunan semi permanen yang di buat masyarakat dengan berbagai dalih untuk usaha, baik di trotar maupun di atas stren sungai. Begitu juga di tempat-tempat yang bukan peruntukannya seperti maraknya penjual buah dipinggir jalan.

Menyikapi sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru tingkat SMP dan SMA  dalam dua tahun terakhir, FPDIP menilai sudah cukup baik. Namun, FPDIP masih memberi saran agar Dinas Pendidikan mengimbangi dengan pola kebijakan yang mendukung. Misalnya, mutasi guru berprestasi ke sekolah yang dinilai kurang maju.

Usai paripurna itu, Walikota Hadi Zainal Abidin mengatakan akan memperhatikan saran dari fraksi. Tentang masukan FKB agar pemkot mengurangi anggaran OPD yang dinilai kinerjanya kurang maksimal, serta memberi reward and punishment, Walikota Hadi mengatakan tidak perlu. “Tidak perlu. Itu kan memang pekerjaannya. Ya harus dikerjakan dengan baik seluruh programnya. Harus sesuai target,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan