Politik & Pemerintahan

Banpol 5 Parpol Naik, 3 Parpol Turun


PROBOLINGGO – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo memastikan perolehan dana Bantuan Politik (Banpol) tahun ini bakal naik. Kenaikan dana banpol tersebut hanya senilai Rp 6.995.000 atau total setahun yakni Rp 912.291.500, dari sebelumnya Rp 905.296.500.

Yang menarik, meski jumlah dana Banpol tahun 2019 mengalami kenaikan, namun jumlah parpol penerima dana bantuan pemerintah daerah itu justru akan berkurang. Pasalnya Partai Demokrat pada pemilu kali ini tak lagi menempatkan wakilnya di DPRD Kabupaten Probolinggo. Padahal jumlah kursi yang tersedia di mencapai 50 kursi atau naik 5 kursi dibanding jumlah kursi sebelumnya yang hanya 45 kursi.

“Tahun ini 5 parpol mengalami kenaikan jumlah dana banpolnya. Sedangkan 3 parpol lainnya mengalami penurunan jumlah dana banpol, bahkan tak lagi mendapatkannya,” ungkap Kabid Anggaran pada BKD Kabupaten Probolinggo Jurianto, Senin (1/7).

Dipaparkannya 5 parpol yang mengalami kenaikan jumlah banpolnya yakni NasDem, PPP, PDIP, Golkar, dan Gerindra. Partai NasDem masih menjadi partai penerima dana Banpol dengan kenaikan tertinggi senilai Rp 16.883.000 atau total dana banpol yang diterima selama setahun senilai Rp 274.767.500 dari sebelumnya Rp 257.884.500. “Untuk partai penerima kenaikan banpol terbesar selanjutnya ada Gerindra, Golkar, PDIP, dan PPP,” sebutnya.

Sedangkan untuk 3 parpol lain yang mengalami penurunan dana banpol yakni PKB, Hanura, dan Demokrat. Disebutkan Jurianto, untuk parpol yang megalami penurunan paling mencolok yakni Demokrat. Sebab, tahun ini mereka mengalami penurunan dana banpol hingga Rp 15.953.000. Hal ini tak terlepas dari kegagalan Demokrat untuk kembali menempatkan wakilnya di DPRD Kabupaten Probolinggo.

“Bukannya tidak menerima banpol sama sekali, tapi di masa jabatan wakilnya yang tersisa hingga akhir Agustus, Demokrat akan tetap mendapatkan hak dana banpolnya senilai Rp 31.906.000,” sebut Jurianto.

Selain itu ditambahkannya partai yang mengalami penurunan dana banpol terbesar kedua yakni PKB dan Hanura. Kedua parpol tersebut mengalami penurunan banpol yang cukup signifikan. PKB turun senilai Rp 15.690.500 dan Hanura turun senilai Rp 7.744.500.

“Perhitungan banpol ini dilakukan berdasarkan PP 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (5) tentang bantuan keuangan kepada partai. Dimana per suara sahnya dihargai Rp 1.500 oleh pemerintah,” kata Jurianto.

Ditambahkannya dana Banpol ini secara khusus diperuntukkan untuk pelaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain itu digunakan untuk operasional sekretariat partai politik. “Di luar itu peruntukkan dilarang menggunakan dana banpol,” pungkasnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel