Politik & Pemerintahan

Peralihan Nama GHW Belum Tuntas

PROBOLINGGO – Gedung Islamic Center (GIC) di Jl Basuki Rahmad Kota Probolinggo tidak hanya jadi polemik karena perubahan namanya menjadi Gedung Hayam Wuruk (GHW). Pengalihan status pengelolaan dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) ternyata juga belum tuntas.

Hal tersebut diungkap Sekda Kota Probolinggo dr Bambang Agus Suwignyo, Selasa (11/12) siang. Menurutnya, gedung itu memang akan dialihkan ke Disbudpar. Tetapi, sampai saat ini pengalihan masih belum kelar.

Disbudpar tidak ingin gedung yang dikelolanya itu bermasalah di kemudian hari. “Disbudpar bukan tidak mau, tetapi meminta gedung tersebut dievaluasi lebih dulu oleh Inspektorat,” jelas Sekda.

Setelah evaluasi, dan dipastikan tidak ada masalah, baru Disbudpar siap  menerima dan mengelola gedung tersebut. “Bukan soal kasus pembangunannya, tetapi soal sarana dan prasarana yang ada di GIC. Dihitung dulu, disesuaikan dengan catatan,” terang Sekda.

Sedangkan soal pergantian nama dari GIC ke GHW, didasarkan pada Peraturan Walikota (Perwali) nomor 71 tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Nama Gedung Islamic Centre menjadi Gedung Hayam Wuruk. “Sudah ada Perwali-nya,” tambahnya.

Sekda memperkirakan, Walikota Hj Rukmini mengubah nama gedung itu karena selama ini kegiatan yang digelar di gedung tersebut tidak hanya religi.  Acara non keagamaan seperti resepsi pernikahan, pameran, panggung hiburan seperti pertunjukan musik anak muda juga pernah digelar di gedung itu. “Mungkin, agar seluruh masyarakat bisa mengadakan acara di gedung itu. Makanya namanya diubah,” ujarnya.

Sementara, Kepala Disbudpar Tutang Heru Aribowo menegaskan, pihaknya bukan menolak pengelolaan Gedung Hayam Wuruk. Disbudpar hanya minta agar pengalihan dilaksanakan di tahun anggaran 2020. “Itu sudah kami sampaikan dalam forum rapat yang dipimpin Pak Sekda beberapa hari yang lalu,” katanya.

Permintaan itu dilatari pertimbangan utama untuk memberi kesempatan pemkot mengevaluasi dan menyelesaikan kelengkapan administrasinya. Sebab, Tutang tidak ingin gedung tersebut bermasalah di kemudian hari ketika dikelola Disbudpar. Mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) nini juga akan memanfaatkan waktu yang ada  untuk mengkroscek hasil evaluasi.

“Sebelum menerima pengalihan, kami akan kroscek. Apa sesuai hasil evaluasi dengan kondisi di lapangan,” tandasnya. Kroscek utama menurut Tutang adalah soal jumlah sarana dan prasarana yang ada di gedung.

 Sedangkan soal pergantian nama gedung, Tutang tidak banyak berkomentar. Ia hanya heran, mengapa gedung tersebut diganti namanya. “Hanya itu pertanyaan saya. Kenapa namanya kok diubah?” katanya. (gus/iwy)

Pengalihan status pengelolaan Gedung Hayam Wuruk dari DPPKA Kota Probolinggo ke Disbudpar rupanya belum tuntas. (Agus Purwoko/Koran Pantura)

 


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan