Politik & Pemerintahan

Baru 3 Parpol Ajukan Banpol


PROBOLINGGO – Hingga pertengahan tahun 2019 ini belum ada partai politik (Parpol) di Kabupaten Probolinggo yang mencairkan dana bantuan politik (banpol)-nya. Berdasarkan data Badan Kesbangpol Kabupaten Probolinggo, sudah ada setidaknya 3 parpol yang sedang dalam tahap verifikasi untuk pencairan dana banpol.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan, dari 8 parpol pemilik kursi di legislatif, baru 3 parpol yang mengajukan pencairan dana banpol. Tiga parpol itu ialah Partai Golkar, PPP, dan Gerindra.

“Baru ketiga partai itu yang mengajukan pencairan banpolnya. Sedangkan lima partai lainnya yakni Nasdem, PKB, PDIP, Hanura, dan Demokrat belum mengajukan pencairan,” ungkapnya, Selasa (25/6).

Dijelaskannya bahwa 3 parpol yang mengajukan pencairan banpolnya itu   berkasnya sedang dalam tahap verifikasi oleh tim. Adapun tim verifikasi terdiri dari Bakesbangpol, KPU, Inspektorat, Badan Keuangan, dan Bagian Hukum.

Tim tersebut akan meneliti kelengkapan yang menjadi persyaratan parpol dalam pencairan dana banpol. “Setelah verifikasi, baru minta pengesahan dari Bupati. Jangka waktu pencairannya yaitu untuk tahap I di bulan Agustus untuk DPRD lama. Sedangkan untuk tahap II yakni DPRD baru di bulan September” jelasnya.

Adapun besaran jumlah dana banpol yang disiapkan oleh APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2019 untuk banpol ke 8 parpol pemilik kursi legislatif itu senilai Rp 905.296.500. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan asumsi nilai per suara yang dihargai Rp 1.400.

”Bantuan keuangan kepada partai politik diperuntukkan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain itu digunakan untuk operasional sekretariat partai politik,” terang mantan camat peraih predikat terbaik ketiga di Jawa Timur ini.

Menurutnya, untuk dana banpol tahun 2018 lalu, seluruh dana banpolnya sudah habis diserap 8 parpol pemilik hak banpol. “Kalau tahun lalu, seluruh parpol sudah mengajukan dan dicairkan semua. Semoga untuk tahun ini seluruh banpol yang menjadi hak kedelapan parpol pemilik kursi dilegislatif itu segera mengurusnya, agar tidak sampai mengendap terlalu lama di kas daerah,” ujarnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel