Politik & Pemerintahan

7 Anggota Dewan Kota Probolinggo Masuk, 22 Absen

PROBOLINGGO – Libur lebaran telah berakhir dan elemen yang terlibat di sektor pemerintahan sudah mulai bekerja sejak kemarin (10/9). Demikian juga dengan para anggota DPRD Kota Probolinggo. Namun yang masuk tidak banyak. Dari 29 orang, hanya 7 orang yang masuk.

Anggota DPRD yang masuk adalah Ketua DPRD Agus Rudianto Ghaffur serta 2 wakil ketua, yakni Mukhlas Kurniawan dan Roy Amran. Sementara 4 orang lainnya adalah Saifur Rahman dari Fraksi PKS, Muhammad Yoni dari Fraksi NasDem, Jamiatul Holifan dan Saiful dari Fraksi Partai Golkar.

Belum diketahui apa alasan 22 anggota dewan lainnya tidak ngantor. Ketua DPRD Agus Rudianto Ghaffur mengatakan, mereka yang absen belum menyampaikan pemberitahuan baik secara lisan ataupun melalui surat. “Ada 30 orang. Tapi H. Yusuf Santo dari Fraksi PPP meninggal dunia. Akhirnya ada 29 orang,” ujar Rudi, sapaan karib politisi PDIP ini.

Rudi menerangkan, H. Yusuf Santo tidak diganti karena sisa waktu jabatannya kurang dari 6 bulan. Persisnya tersisa 3 bulan. “Bisa di-PAW kalau minimal 6 bulan. Kalau 3 atau 4 bulan, tidak bisa. Aturannya sepertti itu,” terangnya.

Terkait ketidakhadiran 22 rekannya sesama anggota DPRD, Rudi mengatakan bahwa mereka bukan membolos. Tetapi tidak hadir. Menurutnya, puluhan anggota dewan itu tidak hadir karena pada hari pertama masuk kerja, tidak ada agenda rapat. “Yang tidak ngantor, tidak ada sanksi. Apalagi, hari ini tidak ada agenda,” ujarnya.

Ia menegaskan, anggota dewan wajib ngantor saat ada rapat paripurna. Jika dalam agenda sidang paripurna ada anggota dewan yang tidak hadis sampai tiga kali, maka pimpinan akan memberitahukan ke fraksi. Selanjutnya, pihak fraksi yang akan memberi sanksi. “Kami tidak bisa memberi sanksi. Tata tertibnya mengatur seperti itu. Yang memberi sanksi adalah fraksinya,” terangnya.

Meski tidak ada sanksi, Rudi berharap seluruh anggota dewan masuk hari ini. Sebab DPRD pada hari ini menggelar rapat pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHPBPK) 2018 di tingkat komisi. Rapat tersebut merupakan langkah pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI.

“Agenda besok (hari ini, red) membahas audit BPK Jawa Timur. Itu di masing-masing komisi dan menghadirkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) terkait,” kata Rudi. (gus/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan