Politik & Pemerintahan

Pemkab Tetapkan MPP sebagai Zona Integritas Bebas Korupsi


PROBOLINGGO – Pusat layanan masyarakat di Kabupaten Probolinggo yang ditempatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) terus dibenahi demi menuju layanan prima dan bebas pungutan liar. Langkah yang diambil yakni dengan penandatanganan Piagam Zona Integritas. Pemkab menetapkan MPP sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno selaku penanggung jawab MPP mengatakan, penandatangan Piagam Zona Integritas merupakan upaya agar para petugas yang ada di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di MPP, benar-benar menerapkan layanan prima, terpadu, serta tidak menarik pungutan liar.

“Oleh karena itulah penandatanganan ini dilakukan,” terang Hadi, Selasa (21/5).

Layanan prima, mudah, dan cepat merupakan tujuan didirikannya MPP oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari. Sesuai dengan instruksi bupati, tidak boleh ada lagi layanan pemerintah kepada masyarakat yang tidak mengandung unsur kepastian penyelesaian pengajuan. Progres pengajuan juga dapat dilihat secara terbuka.

“Misalnya dalam SOP (Standar Operasional Prosedur), pengajuan selesai dan terbit dalam waktu 2 hari, maka progresnya bisa dilihat melalui aplikasi yang sudah kami siapkan dan bisa diakses oleh setiap pemohon,” terang Hadi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno menandatangani Piagam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi  (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) di Kabupaten Probolinggo. (Sibro Malisi/Koran Pantura)

Hadi menyatakan penandatanganan Piagam Zona Integritas akan menjadi semangat baru dalam pengembangan layanan yang benar-benar diterapkan di MPP. Hadi menyebut ada 81 jenis izin yang dikelurkan oleh MPP yang terintegrasi dengan semua OPD yang kini sudah terpusat di MPP.

“Petugas dari masing-masing OPD sudah ada di MPP. Mereka secara teknis sudah menguasai tatacara pengurusan setiap izin yang akan dikeluarkan atau izin yang direkomendasikan,” tegasnya.

Hadi mengatakan penerapan aturan dari Piagam Zona Integritas itu dilakukan oleh semua pegawai di lingkungan MPP. Di dalamnya terdapat sanksi tegas bagi oknum petugas yang bermain-main dalam memberikan layanan. Mulai dari sanksi teguran, teguran keras, hingga pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar dan terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Piagam itu akan dipampang di semua sudut layanan yang ada di MPP. Masyarakat bisa membaca dan melihat isinya secara langsung. Bahkan menurut Hadi, masyarakat juga bisa menegur petugas yang terbukti tidak memberikan layanan yang baik kepada pemohon. “Harapan kami ada check and balance, sehingga saling menerapkan prinsip terbuka dan transparan,” terang Hadi. (bro/adv)


Bagikan Artikel