Politik & Pemerintahan

Hasan: Tolak People Power

PROBOLINGGO – Ajakan melakukan gerakan people power dari salah satu tokoh di kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN), yaitu tim pasangan Prabowo Subiantoro-Sandiaga Uno, direaksi negatif banyak kalangan. Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem H Hasan Aminuddin menghimbau masyarakat menolak ajakan people power ini.

Dalam gerakan people power ini, masyarakat diajak datang demo ke kantor KPU pusat di Jakarta pada Rabu 22 Mei 2019. Pasalnya, hari itu KPU mengumumkan hasil Pemilu 2019. Sedangkan BPN menduga pelaksanaan pilpres curang, sehingga people power menjadi bentuk protes mereka.

Namun, anggota DPR RI Hasan Aminuddin menilai seruan itu sangat tidak elok, dan hanya ingin meluapkan amarah. Menurutnya, warga Indonesia dan Kabupaten Probolinggo khususnya, tidak perlu terpengaruh ajakan tersebut. Alasannya, aksi tersebut hanya bisa melahirkan kepanikan.

Hasan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI mengimbau bagi warga Kabupaten Probolinggo tidak usah mobilisasi ke Jakarta untuk datang ke KPU pusat.  “Isilah hari-hari Ramadan ini dengan berbagai kebaikan. Saya pun heran, mau demo ke KPU itu hanya merupakan niat jelek. Cuma mau meluapkan amarah saja. Apabila demo itu terjadi rusuh, maka siapapun orangnya yang mengajak demo itu harus bertanggung jawab,” tegas Hasan yang juga menjabat Mustasyar PCNU Kota/Kabupaten Probolinggo, Sabtu (18/5).

Lebih jauh dikatakan Hasan, sekalipun demo itu sudah terdaftar resmi dan dilakukan pemberitahuan sebelumnya, tapi jika melakukan anarkis, pastilah pihak keamanan TNI dan Polisi akan membubarkan demo dan pelakunya pasti ditangkap.

“Saya sangat percaya pada aparat keamanan baik TNI dan Polri mampu menangani demo tersebut. Apalagi, pelaksanaan pilpres ini sudah jujur dan transparan, sehingga langkah Polri menindak tegas, pastilah didukung oleh rakyat yang cinta kedamaian,” ujar Hasan. Dirinya pun yakin semua kalangan ulama baik dari NU, Muhammadiyah dan tokoh masyarakat siap mendukung hasil keputusan KPU tanggal 22 Mei nanti.

Seperti diketahui, imbauan Hasan Aminuddin itu muncul menanggapi situasi yang berpotensi memecah belah rakyat. Bermula dari Amien Rais selaku anggota Dewan Penasihat BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Amien lebih memilih mengandalkan people power ketimbang mengajukan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara, sebagai antisipasi, Polri dan TNI disiapkan untuk pengamanan KPU pada penghitungan suara Pilpres dan Pileg tanggal 22 Mei nanti. Pengamanan mengerahkan kekuatan dengan pasukannya untuk mengamankan jalannya penghitungan di KPU tersebut.

Senada, ajakan melakukan aksi people power saat KPU pusat mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei, juga direaksi negatif MUI dan FKUB Kabupaten Probolinggo. Kedua organisasi tersebut menyatakan menolak dan angkat bicara soal ajakan aksi people power.

Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo M. Yasin menyatakan, aksi people power itu merupakan tindakan inkonstitusional. Aksi itu sangat mengkhawatirkan kondusifitas di seluruh daerah atas proses penghitungan suara pemilu yang kini berjalan. “Hargai rangkaian proses rekapitulasi yang yang kini masih terus dilakukan oleh KPU,” kata Yasin kepada Koran Pantura, kemarin (19/5).

Selanjutnya, dirinya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan sejumlah pihak untuk tidak terprovokasi ajakan aksi tersebut. Ini supaya tidak ada kegaduhan dan kontroversi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Toh, kata Yasin, apabila ada pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan dan tidak puas atas proses pemilu, bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Jadi, aksi people power macam itu bukan jawaban, bukan suatu pilihan yang tepat sebagai antitesa atas pelaksanaan pemilu serentak,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Kabupaten Probolinggo Idrus Ali mengatakan, aksi people power yang banyak menggiring masa itu  bukan pilihan yang tepat dan baik untuk menyikapi proses pemilu.

“Kalau merasa dirugikan, silahkan tempuh jalur hukum sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sehingga memperoleh suatu kepastian. Penggiringan masa untuk aksi people power itu bisa merusak kondusifitas di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya. (ra/yek/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan