Politik & Pemerintahan

Sewa Lahan Pertanian Pemkot Naik 100 Persen

PROBOLINGGO – Tak mau kalah dengan harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan yang cenderung melonjak, harga sewa lahan pertanian milik Pemkot Probolinggo ikut-ikutan naik. Tak tanggung-tanggung, kenaikannya hingga dua kali lipat.

Harga sewa tanah pertanian aset pemkot sebelumnya hanya Rp 750 per meter persegi, atau 1,5 juta per hektare. Sedangkan kini dinaikkan menjadi Rp 1.500 per meter atau Rp 15 juta per hektare.

Kenaikan tarif sewa tersebut disosialisasikan kepada 705 penyewa tanah aset di gedung Puri Manggala Bhakti, kantor pemkot, Selasa (7/5) pagi. Sosialisasi dibuka Wakil Walikota HMS Subri, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan, Ketua Komisi I DPRD Abdul Azis dan Kasi Datun Kejari Elan Zaelani.

Penyewa lahan pertanian Pemkot diberi surat perjanjian untuk dipelajari sebelum ditandatangani. Sejak saat ini, harga sewa lahan pertanian milik Pemkot mengalami kenaikan. (Agus Purwoko/Koran Pantura)
Penyewa lahan pertanian Pemkot diberi surat perjanjian untuk dipelajari sebelum ditandatangani. Sejak saat ini, harga sewa lahan pertanian milik Pemkot mengalami kenaikan. (Agus Purwoko/Koran Pantura)

Dalam forum tersebut, para penyewa tanah mendapat penjelasan tentang pengelolaan dan kenaikan tarif. Termasuk soal prosedur sewa, luas lahan dan masa sewa, sesuai Perwali 27 tahun 2019.

Menurut Wawali Subri, aturan sewa tanah aset pertanian harus diperbarui, disesuaikan dengan tarif umum yang berlaku. Selain itu, penyewa dibatasi tentang luasan lahan yang akan disewa. Sebab, jumlah warga atau petani yang ingin menyewa, ada lebih banyak dibanding jumlah aset.

Karena itu, penyewa diprioritaskan petani yang tinggal di wilayah Kota Probolinggo. Selain itu juga petani yang tidak memiliki lahan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Setiap petani, tambah Wawali Subri, hanya boleh menyewa maksimal 4 ribu meter persegi (satu iring) luasannya. Sedangkan masa sewa dibatasi lima tahun dan akan dievaluasi setiap tahun. Perjanjian sewa-menyewa akan diputus di tengah jalan, apabila penyewa tidak membayar. “Maksimal masa sewa 5 tahun. Tetapi bayarnya tidak sekaligus, melainkan setiap tahun,” jelasnya.

Hal tersebut berlaku juga bagi penyewa yang mengalihkan ke orang lain atau pengalihan status sewa. Alih fungsi lahan dibolehkan, asal ada surat dan persetujuan dari Bidang Aset. “Jika ada galeng (pematang) di tengah lahan, tidak boleh dihilangkan, meski galeng itu mengganggu,” beber Wawali Subri.

Atas kenaikan harga sewa ini, kata Wawali, disesuaikan dengan harga umum. Sedangkan yang menentukan harga sewa bukan pemkot, tetapi pihak ketiga atau konsultan yang telah melakukan analisa dan kajian.

Tak ben sroben ngonggek agi reggeh (tidak sembarangan menaikkan harga). Yang menentukan ini konsultan. Hasil sewa masuk PAD, yang akan dikembalikan ke rakyat dalam bentuk pembangunan,” ujar Wawali Subri.

Diketahui, mulai 2011 hingga 2018 tarif sewa tanah pertanian milik pemkot tidak pernah naik. Selama rentang waktu itu, tarif sewa hanya Rp 750 per meter persegi per tahun. Dan selama itu pula pemkot tidak punya klasifikasi tanah kelas satu atau dua, tarifnya sama. 

Tetapi mulai tahun ini, tarif sewa tanah aset disesuaikan. Untuk sawah tipe A Rp 1.500 per m2, Tipe B Rp 1.400 per m2 dan tipe C Rp 1.300. Tipe ini ditentukan letak, kualitas dan kesuburan tanah.

Dan kini, penyewa dilarang mengalihkan tanah yang disewanya secara sepihak atau menyewakan lagi ke pihak lain serta mengubah fungsi menjadi perkebunan. Jika sampai terjadi, sanksinya setelah tiga kali teguran, hak sewa-menyewa akan dicabut.

“Saya beritahukan, ada 17 orang yang diperiksa kejaksaan karena menyalahgunakan tanah aset dan mengabaikan kewajibannya,” tegas Wawali Subri dalam sosialisasi kemarin.

Menurutnya, tidak hanya kejaksaan yang memantau dan mengawasi sewa-menyewa tanah asset, tetapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Karenanya, wawali meminta agar sebelum tanda tangan kontrak, warga diminta mempelajari surat perjanjian kontraknya. “Kalau merasa rugi dengan perjanjian dan dinilai tidak untung, jangan ditandatangani.  Kalau rugi, pemkot tidak mau tahu. Ditanggung penyewa,” kata Wawali. (gus/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan