Politik & Pemerintahan

KPU Tunggu Laporan Resmi


KRAKSAAN – Ketidaksesuaian dana yang diterima belasan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo direspons secretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Pihak secretariat menyatakan secara tegas bahwa pemotongan anggaran adalah tindakan yang salah. Sebab dana yang dicairkan tidak sesuai dengan pagu anggaran. Namun KPU tidak bisa menindaklanjutinya jika tidak ada laporan resmi dari pihak terkait.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas kepada Koran Pantura, Selasa (23/4). Pihaknya berterima kasih kepada sejumlah pihak yang telah menginformasikan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran di tubuh penyelenggara pemilu.

“Apapun kegiatan dari pelaksana pemilu harus direalisasikan sesuai Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang sudah ada. Yang jelas, semua anggaran untuk PPK, PPS, dan KPPS sudah ditransfer utuh tanpa potongan, kecuali potong pajak,” jelas Ulfiningtyas.

Seperti diberitakan sebelumnya, usai pemungutan suara 17 April, muncul persoalan di Desa Gondosuli, Kecamatan Pakuniran. KPPS setempat mengaku tidak menerima anggaran yang sudah tertera dalam pagu anggaran. Jumlah kekurangannya mencapai Rp 800 ribu per TPS. Desa Gondosuli sendiri memiliki 18 TPS. Diperkirakan dana yang disinyalir ‘disunat’ mencapai Rp 14,4 juta dalam satu desa.

Menurut Ulfi, panggilan karibnya, jika ada pihak dari PPK, PPS maupun KPPS yang menggunakan anggaran tidak sesuai dengan pagu anggaran, maka itu ditegaskan sebagai oknum yang menyalahgunakan wewenang. “Itu oknum. Artinya, masing-masing personel, bukan kelembagaan,” katanya.

Ulfi mengaku kaget dengan munculnya informasi pemotongan anggaran KPPS tersebut. Setelah mendapatkan informasi itu, Ulfi menyampaikan imbauan kepada seluruh PPK pada sebuah rapat koordinasi. Intinya, PPK berikut jajaran di bawahnya harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

“Khusus untuk yang di Desa Gondosuli, di mana 18 TPS diinformasikan tidak menerima jumlah anggaran yang sesuai, pihak PPK Pakuniran bilang kalau sudah menindaklanjutinya. Tapi dari sisi KPU, kami tidak bisa menindaklanjuti jika tidak ada laporan resmi,” paparnya.

Jika pihaknya menerima laporan resmi tertulis beserta bukti yang kuat, maka KPU akan turun langsung ke bawah untuk menyelesaikan. Namun Ulfi sudah mewanti-wanti agar PPS bisa memberikan seluruh hak KPPS secara utuh. “Ada item yang rawan memang, yaitu pada uang makan. Khawatirnya jatah makan 3 kali tapi diberikan cuma 1 kali saja,” terangnya.

Sebenarnya kata UIfi, jika PPK melihat ada anggaran yang kurang karena alasan darurat, maka bisa mengusulkan penambahan anggaran. “Misalnya imbal logistiknya kurang, maka bisa usulkan ke kami. Jadi, jangan asal potong. Karena itu cara yang salah. Tapi sampai sekarang tidak ada usulan itu,” tegasnya.Hingga berita ini ditulis, Koran Pantura juga menerima informasi sejumlah TPS di beberapa kecamatan yang mengalami kejadian serupa. Namun pihak-pihak terkait enggan berkomentar karena berbagai pertimbangan. (awi/eem)


Bagikan Artikel