Politik & Pemerintahan

Anggaran 18 KPPS di Pakuniran Disunat

PAKUNIRAN – Pemungutan suara pemilu 2019 di Kabupaten Probolinggo sudah rampung pada 17 April lalu. Namun, ada sebuah persoalan tersisa. Supyan, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 05 di Desa Gondosuli, Kecamatan Pakuniran, angkat bicara soal anggaran KPPS. Ia mengaku tidak menerima anggaran sesuai yang tertera dalam pagu anggaran.

Supyan, Ketua KPPS 05 Desa Gondosuli mengatakan, ada banyak item dalam pagu anggaran itu. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gondosuli sudah memberikan sejumlah anggaran untuk para KPPS. Namun jumlahnya berbeda.

“Kalau anggaran untuk Linmas sudah ada sendiri. Di luar itu, setiap KPPS seharusnya dapat anggaran Rp 5,9 juta. Itu termasuk honor KPPS, biaya pembuatan TPS hingga uang makan,” ujarnya.

Namun kenyataannya, pihaknya mendapatkan dana kurang dari angka tersebut. Dana yang diterima pada 16 April lalu itu berjumlah senilai Rp 4.937.000. Merasa ada yang aneh, Supyan mengirimkan foto pagu anggaran di grup WhatsApp KPPS Desa Gondosuli.

“Tapi (kiriman saya) tidak direspon. Besok malamnya setelah selesai penghitungan suara, para ketua KPPS dipanggil dan diberi uang Rp 250 ribu. Jadi total kami menerima Rp 5,1 juta. Itu sudah dipotong pajak,” sebut pria 45 tahun ini.

Menurutnya, kekurangan Rp 800 ribu itu ternyata tidak hanya terjadi di TPS yang dipimpin oleh Supyan. Sebab hal serupa juga dialami 18 TPS yang ada di Desa Gondosuli. Jika terdapat potongan Rp 800 ribu per TPS, maka ada sisa anggaran sebesar Rp 14,4 juta yang tidak diterima seluruh KPPS.

“Maksud kami itu, dipotong ya gak apa-apa, tapi ya jangan terlalu besar kayak gitu. Kasihan di sini banyak KPPS yang kerjanya serabutan. Sudah lembur sehari semalam, tapi dapatnya gak sumbut,” ungkap Supyan yang pernah menjabat sebagai Ketua PPS Gondosuli tersebut.

Pihaknya ingin persoalan ini bisa terselesaikan dengan mediasi. Namun hingga berita ini ditulis, persoalan itu belum juga selesai. “PPS sudah minta maaf. Tapi gak ada tindaklanjut sampai sekarang. Teman-teman KPPS yang lain diam, karena takut gak dipakai lagi waktu pemilihan berikutnya,” bebernya.

Sementara itu, Ketua PPS Desa Gondosuli Darussholeh menerangkan, pihaknya menyesalkan sikap Supyan yang terlanjur menyampaikan hal itu kepada publik. “Sebenarnya ini urusan dapur. Pengelolaan anggaran kan beda-beda di setiap desa,” kata Sholeh.

Menurut Sholeh, pihaknya tidak memberikan keseluruhan anggaran kepada KPPS karena adanya biaya distribusi logistik. Sebab Desa Gondosuli merupakan desa yang terletak di wilayah pegunungan. “Jadi, biaya distribusi logistiknya lebih besar dibandingkan desa lainnya,” terangnya.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pakuniran Fahmi mengakui bahwa banyak TPS di Desa Gondosuli yang berada di wilaya sulit dijangkau. Terkadang distribusi logistik tidak bisa hanya mengandalkan mobil.

“Jalur lebih sempit harus pakai motor, lebih sempit lagi kadang harus jalan kaki. Mungkin, (potongan anggaran) itu untuk imbal logistik. Tapi saya masih harus koordinasi ke bawah dulu untuk memastikan,” paparnya.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas kaget dengan adanya potongan anggaran tersebut. Walaupun ia mengakui pagu anggaran di setiap kecamatan berbeda satu dengan yang lain.

“Misalnya di Kuripan Rp 10 juta per TPS, sedangkan di Kraksaan berbeda. Tapi itu yang mengusulkan anggaran adalah masing-masing PPK. Karena PPK yang lebih tahu kondisi desa-desanya, berikut biaya yang dibutuhkan,” urai Ulfi.

Justru, kata Ulfi, jika ada peralihan porsi anggaran dari biaya konsumsi ke imbal logistik, maka itu akan menyulitkan KPPS dan PPS dalam membuat surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran. “Nanti SPJ-nya bagaimana. Itu jelas gak boleh. Saya segera akan cek ke bawah,” tegas Ulfi. (awi/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan