Politik & Pemerintahan

Balihonya Ditertibkan, Ketua DPRD Kota Probolinggo Tak Terima

PROBOLINGGO Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Ghaffur cukup kesal karena baliho bergambar dirinya di perempatan Flora kota setempat, ditertibkan oleh Bawaslu. Menurutnya, baliho tersebut tidak seharusnya ditertibkan karena isinya adalah imbauan menyukseskan Pemilu 2019.

Oleh karena itu, Rudi memutuskan melapor ke Bawaslu setempat, Selasa (16/4) siang. Yang dilaporkannya kepada Bawaslu, adalah Bawaslu itu sendiri.Yang saya laporkan adalah Bawaslu. Karena saya tidak tahu siapa petugas yang menertibkan. Kalau Bawaslu yang nyari, nanti kan ketemu, ujarnya usai menyampaikan laporan.

Rudi, sapaan karibnya, bersikukuh bahwa baliho bergambar dirinya dan berlatar belakang Joko Widodo itu bukan masuk kategori APK (Alat Peraga Kampanye).

Agus Rudiyanto Ghaffur melapor ke Bawaslu Kota Probolinggo karena baliho atas nama Ketua DPRD setempat ditertibkan. (Agus Purwoko/Koran Pantura)

Di baliho itu, saya sebagai ketua DPRD. Bukan atas nama pribadi atau caleg. Dan kalimatnya imbauan, bukan ajakan, terangnya usai melapor

Ia mengaku belum berencana melaporkan penertiban baliho itu ke Polres Probolinggo Kota. Yang penting kata Rudi, ia bisa mengetahui terlebih dahulu siapa yang menurunkan balihonya. Ia cukup kesal karena baliho itu ia buat dengan biaya sendiri, berikut pemasangannya.

Biar Bawaslu dulu yang menangani kasus ini. Kami belum berfikir akan melapor ke Polresta, ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Divisi Hukum dan Penanganan Sengketa serta Pelanggaran Kota Probolinggo Samsun Ninilaw mengatakan, mestinya Ketua DPRD melaporkan petugas yang menurunkan baliho dimaksud. Artinya, yang dilaporkan bukan Bawaslu.

Bawaslu tidak bisa dilaporkan. Yang dilaporkan itu, orangnya, terangnya saat dikonfirmasi secara terpisah.

Menurutnya, penertiban APK yang dilakukan jajarannya sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan. Samsun mengatakan, baliho ketua DPRD dimaksud masuk kategori APK yang wajib ditertibkan, meski kalimatnya berisi imbauan. Selain itu, Samsun menilai baliho itu dibuat bukan atas nama lembaga, tetapi ketua DPRD secara pribadi.

Sebaiknya pahami dulu, sebelum melapor, sergahnya.

Samsul mengatakan, baliho itu disebut bersifat pribadi karena yang foto terpampang hanya seorang, yakni ketua DPRD. Sementara pimpinan dewan yang berjumlah tiga orang tidak disertakan semuanya.

“Kalau atas nama kelembagaan Dewan, maka foto yang dipasang adalah foto tiga pimpinan. Kalau hanya fotonya Pak Rudi, itu pribadi. Kalau atas nama kelembagaan, ya foto tiga pimpinan dewan dipasang semua, kata Samsun.

Selain itu, biaya pembuatan baliho lembaga berikut pemasangannya berasal dari Sekretariat DPRD. Sementara baliho yang diturunkan oleh Bawaslu, ternyata dibuat dan dipasang atas biaya sendiri oleh Rudi. Samsun mengklaim hal itu juga diakui oleh Rudi.

Kami tidak akan menurunkan baliho DPRD yang foto ketiga pimpinan DPRD terpampang. Sampean lihat baliho DPRD yang ada tiga foto pimpinan. Enggak kami turunkan kan. Kalau hanya ketuanya saja, ya kami tertibkan, kata Samsun. (gus/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan